Keterlibatan Michael Bimo Putranto, salah satu tim sukses Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam pengadaan bus berkarat seharusnya menjadi pelajaran penting. Ini menunjukkan bahwa pengawasan di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lemah.
Agus Pambagio mengungkapkan, sebenarnya kasus semacam ini sudah sering terjadi. Sehingga Jokowi seharusnya melibatkan tim yang lebih berkompeten dalam pengawasan. Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu sih udah modus lama. Harusnya Jokowi bisa buat antisipasi. Jadi setiap ada tender itu harus ada orang KPK untuk mencegah adanya kecurangan," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (12/3/2014).
Dalam melibatkan KPK, dia melanjutkan, bukan untuk melakukan intervensi dalam setiap pengadaan barang dan jasa. Sebab, tidak ada aturan yang melarang untuk melibatkan KPK dalam panitia lelang.
Sedangkan untuk sikap yang harus diambil Jokowi, Agus mengungkapkan, jika benar Bimo terlibat dalam pengadaan bus, maka dia harus tegas. Walaupun sebelumnya, Bimo adalah orang yang membantunya menjadi gubernur.
"Harus dihukum, jangan ada pembedaan. Harus dihukum tidak ada dispensasi," ujar Agus menegaskan.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar