Adu Domba: Jokowi Semestinya Belajar Tolak Kemauan Mega

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dianggap telah mengabaikan tugasnya sebagai pejabat publik dengan mementingkan urusan kultural dibandingkan dengan tugasnya sebagai gubernur ditengah masalah Jakarta yang masih belum terselesaikan seperti masalah kemacetan dan pengadaan bus transjakarta.
“Meski dia memiliki alasan enggak enak menolak ajakan Megawati, tapi kan yang dia lakukan enggak berhubungan dengan bangsa. Persoalan kultural tak boleh mengabaikan tugasnya sebagai gubernur,” kata Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti saat berbincang dengan Okezone, Rabu (12/3/2014) malam.
Ray juga mengungkapkan walaupun dari aspek psikologi Jokowi dan Megawati memiliki kedekatan secara budaya seharusnya Jokowi tetap bisa menolak ajakan Ketua Umum PDIP itu.
“Harusnya Jokowi bisa nolak. Faktanya dia enggak mau menolak. Ini persoalan kultural. Dari aspek psikologi kan secara kultural, Jokowi orang Jawa dan Mega orang Jawa juga memang ada alasan kultural yang mungkin memang tak bisa dijelaskan. Tetapi mereka harus diingatkan juga,” ujar Ray.
Lebih lanjut, Ray pun menyayangkan sikap mantan Wali Kota Solo yang mengiyakan ajakan Megawati padahal Jokowi sadar tugasnya di Jakarta lebih penting.
“Cukuplah sekali alasan kultural karena tidak boleh terus menerus. Kita ingatkan keras supaya tidak berketerusan. Baik Jokowi maupun Megawati harus diingatkan bahwa alasan kultural tidak boleh mengalahkan ketentuan bangsa,” tukasnya.
Sementara itu, pakar komunikasi politik, Ermus, menilai sekalipun Jokowi mendapatkan izin dari Kementrian Dalam Negeri untuk pergi berziarah ke makam Presiden pertama RI Soekarno di Blitar, Jawa Timur, namun perilakunya itu tidak bisa dipertanggunjawabkan secara moral kepada masyarakat karena telah meninggalkan tugasnya sebagai Gubernur.
“Banyak aktor politik tidak hanya Jokowi memainkan peran-peran yang secara moral tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dia meninggalkan tugasnya. Harusnya Jokowi tidak meninggalkan wilayahnya,” kata Ermus.
Menurutnya, jika kepergian Jokowi tidak berkaitan dengan tugas seperti kerjasama antar pemerintah daerah maka dia tidak dibenarkan meninggalkan Jakarta karena urusan tersebut tidak mendesak.
“Sekalipun mendapatkan izin, saya rasa itu tidak perlu. Karena tugas ke sana tidak urgent. Harusnya dia tetap urusi Jakarta. Megawati sih sah—sah saja (nyekar) karena kan saat ini dia bukan pejabat publik. Masih wajar karena dia ketua partai dan anaknya bung Karno. Tapi Jokowi kan Gubernur dan seharusnya tidak meninggalkan Jakarta jika tidak mendesak,” terangnya.

Sumber :
okezone.com