Hendardi: Deklarasi Pencapresan Jokowi Saat Ini Belum Tepat

Sejumlah pihak termasuk di internal PDIP berharap agar Megawati Soekarnoputri mengumumkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres sebelum pemilu legislatif digelar 9 April nanti. Dengan begitu, suara PDIP di legislatif diyakini bakal meningkat tajam karena pengaruh Jokowi.
Namun Ketua Setara Institute, Hendardi justru melihat jika Jokowi diumumkan jadi capres sejak dini justru akan menjadi sasaran tembak lawan politik. Megawati, kata dia, sedang melihat perkembangan dan dinamika politik aktual terlebih dahulu sebelum mengumumkan capres.
"Bernilai strategis, lebih untuk mengantisipasi munculnya serangan politik terhadap Jokowi pada saat awal, apabila Jokowi akan dimajukan sebagai capres," katanya saat dihubungi wartawan, Rabu (12/3/2014).
Dia menilai, bukan tidak mungkin lawan politik PDIP akan menelanjangi Jokowi dengan mudah jika diumumkan sekarang. Apalagi, kata dia, belakangan muncul kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta yang dikaitkan dengan tim sukses pemenangan Jokowi-Ahok.
"Karena sangat mungkin lawan-lawan politik akan mencari celah atau kelemahan Jokowi. Apalagi belakangan muncul kasus pengadaan bus Transjakarta oleh mantan Tim Sukses Jokowi ketika di Solo Michael Bimo yang mengaitkan dengan Jokowi," kata dia.
Oleh sebab itu, dia sepakat dengan sikap PDIP yang belum mau mengumumkan capresnya saat ini. Meskipun, ada peluang jika Jokowi diumumkan lebih cepat akan berdampak pada suara PDIP di pemilu legislatif.
"Perkembangan dinamika politik semacam ini mesti menjadi pertimbangan masak-masak dari Megawati dan PDIP. Toh, tanpa harus mendeklarasikan Jokowi buru-buru, survei PDIP maupun Jokowi sendiri menanjak terus," tegas dia.
Menurut dia, jika PDIP salah langkah dalam mengambil keputusan soal capres, maka yang bakal unggul adalah Capres dari Gerindra Prabowo Subianto. Meskipun, lanjut dia, Prabowo juga punya kelemahan tersendiri.
"Jika PDIP salah langkah, keuntungan bisa diambil kontestan lain, terutama Prabowo yang belum juga selesai masalah Pelanggaran HAM masa lalunya yang menjadi persoalan tersendiri bagi bangsa ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo membantah ada dua kubu antara Megawati dan Jokowi di internal partainya. Dia juga menegaskan, persoalan capres sudah diserahkan sepenuhnya kepada Megawati.
"Partai kami solid dan sudah menyerahkan mandat kepada ibu ketua umum. Kita sebagai anggota partai akan taat kepada keputusan ibu Ketua umum," tuturnya.
Kapan akan dideklarasikan? Dia menambahkan, hal itu tergantung Megawati yang cermat melihat momentum untuk menentukan waktu. "Momentumnya yang akan kita ambil. Ibu Mega cermat dan hati-hati," ujarnya.

Sumber :
merdeka.com