Demokrat: KPK Harus Panggil Jokowi

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat, Aliman Aat menegaskan agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertanggung jawab atas korupsi pengadaan bus karatan. Apalagi, pembelian Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dari China dilakukan diduga oleh mantan tim sukses Jokowi saat pemilihan gubernur (Pilgub) 2012.
"Masa tidak tahu sebagai pimpinan, kalau bus yang akan dibelinya," katanya Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/3/2014).
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, dua Gubernur DKI Jakarta sebelumnya tidak pernah berani lakukan pembelian bus Transjakarta secara besar-besaran, namun dilakukan secara bertahap. Seharusnya Jokowi mengetahui pengadaan ini rawan 'permainan'.
"Baru Jokowi yang berani beli dengan jumlah yang besar. Sebab, persoalan ini sensitif dengan tindak pidana korupsi," ungkapnya.
Aliman mengharapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani memanggil Jokowi. Karena persoalan serius, sebab sudah merugikan anggaran daerah yang jumlahnya tidak kecil.
"Jokowi sebaiknya lupakan dulu pencapresan dan fokus kasus bus transjakarta yang diduga melibatkan oknum orang dekat Jokowi, entah siapa itu namanya," tutupnya.

Sumber :
merdeka.com