Di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jokowi Paparkan KIP dan KIS

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ada dua permasalahan utama bagi rakyat Indonesia: pendidikan dan kesehatan. Menyadari hal ini, Jokowi menyiapkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), mirip programnya yang pernah dibuat waktu memimpin Solo dan Jakarta.
Di hadapan kiai kampung di Ponpes Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Jokowi mengungkapkan saat menjadi wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta, dia selalu melakukan survei di lapangan. Hasilnya adalah para ibu mengeluhkan mengenai pendidikan anak mereka yang tidak selesai hingga SMA/SMK.
"Saya biasa bertanya pada masyarakat, apa keinginan dan kesulitannya. Biasanya ibu-ibu mengeluhkan masalah pendidikan. 'Karena ndak mampu ndak sekolah Pak' kata mereka. Itu di Jakarta. Saya membayangkan di daerah. Makanya saya buat Kartu Jakarta Pintar, dan sekarang kita sudah siapkan Kartu Indonesia Pintar," jelasnya di acara Silaturahmi Kiai Kampung untuk Pemenangan Jokowi-JK, Tasikmalaya, Kamis (12/6/2014).
Jokowi menambahkan, KIP ini bukanlah program baru yang akan diujicoba, sebab telah diterapkan di Jakarta dan Solo. Menurutnya, proses selanjutnya adalah dengan menasionalkan program pemerintahan daerah tersebut agar dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia.
"Akan ada tambahan biaya untuk buku, seragam, sepatu dan lain-lainya. Sistem ini sudah saya jalankan waktu jadi wali kota dan gubernur. Ini sudah dibuktikan. Kalau yang lainkan akan-akan, 'saya akan saya akan'. Ini cuma di provinsi yang di nasionalkan," tegas Jokowi.
Untuk permasalahan kesehatan, Jokowi telah menyiapkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan bentuk dari pengembangan dari Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang pernah diterapkan saat dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta.
"Waktu Jakarta ada Kartu Jakarta Sehat, rumah sakit di Jakarta langsung penuh, bahkan kamarnya sampai gak cukup dan menunggu. Ini berarti ada banyak yang menahan sakitnya karena tidak memiliki biaya," ungkapnya.
Namun, pasangan cawapres Jusuf Kalla (JK) ini sempat mendapatkan kritikan karena tidak mempersiapkan rumah sakit sebelumnya. Tapi menurutnya itu adalah masalah yang berbeda. Karena pada akhirnya permasalahan ruang di rumah sakit dapat terselesaikan dalam waktu empat bulan.
Jokowi mengungkapkan, kedua program ini harus menggunakan kartu untuk mempermudah dalam kontrol keuangan. Bila tidak menggunakan kartu, dia khawatir dana tidak akan tepat sasaran. Sebab bisa dialihfungsikan untuk kepentingan beberapa oknum.
"Mengapa sistem kartu? Karena kontrolnya gampang. Kalau gak dananya lari kemana-mana. Kalau yang lainkan akan, kalau akan sih gampang aja. Ini sudah kita jalankan. Insya Allah nanti saya dan JK diberi amanah, dan kartu ini yang akan kita berikan kepada masyarakat. Kalau di kota sih biasa, tapi kalau buat di daerah penting banget," tutupnya.  [ren/merdeka]