Soal Surat DKP, Jokowi Minta Adik Prabowo Jangan Asal Umbar Tuduhan

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat tertawa ketika dikonfirmasi tudingan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Adik Prabowo Subianto itu menuduh kubu Jokowi-JK sebagai penyebar surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang berisi pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari dinas militer pada 1998.
Jokowi mengatakan, harus ada pembuktian yang jelas atas tudingan tersebut. "Ya siapa? Ya siapa? Kok gampang sekali menuduh," kata Jokowi di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (12/6/2014).
Pasangan cawapres Jusuf Kalla (JK) ini malah balik mempertanyakan siapa dalang kampanye hitam yang melalui media Obor Rakyat yang isinya memfitnah Jokowi dengan isu SARA. Menurut Jokowi, pembuktian itu tidak mudah, sehingga jangan berkesimpulan terlalu dini.
"Kalau yang bikin Obor Rakyat itu siapa? Jangan gampang nuduh seperti itu," tegasnya.
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo menuding kubu Jokowi-JK sebagai penyebar surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP), terkait pemberhentian Letjen Prabowo Subianto.
"Ooh sudah pasti, sudah pasti," kata Hashim usai menghadiri acara yang digelar di Jakarta Utara, Rabu (11/6/2014).
Hashim tak menjelaskan rinci alasan di balik tudingannya tersebut. Dia juga belum memberikan pernyataan apakah langkah ke depan kubu Prabowo-Hatta menyikapi persoalan tersebut. "Kita lihat nanti," ucapnya singkat.
Dia juga menyinggung ketika JK bertanya kepada Prabowo soal HAM saat debat capres cawapres kemarin. Menurutnya, pertanyaan JK sudah lewat dari tema utama debat.
"Kan yang jadi topik visi dan misi, bukan masalah pribadi-pribadi yang sudah lama 15-16 tahun yang sudah terjadi. Kita anggap sudah selesai (HAM). KPU kan sudah loloskan 2009 dan 2014, kok diungkit-ungkit lagi?" kritiknya.
"Kenapa persoalan HAM dipersoalkan JK lima tahun lalu? Pak JK kan capres waktu itu. Saya kira itu tidak relevan lagi, saya kira itu mengungkit-ungkit yang lima tahun lalu Pak JK tidak persoalkan. Kenapa pas debat 2009 Pak JK tidak persoalkan itu?" tutup Hashim.  [ren/merdeka]