Anies: Reformasi TNI/Polri Diciderai Jika Ada Oknum Aparat Tak Netral

Juru bicara pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, Anies Baswedan mengungkapkan adanya oknum-oknum TNI menggiring masyarakat kepada pasangan tertentu menciderai netralitas TNI yang sudah diperjuangkan sejak reformasi 1998 lalu.
Anies tegaskan, sejak reformasi 1998, TNI dan Polri telah bekerja keras untuk menata diri, membebaskan diri dari keterlibatan Politik Praktis.
Untuk itu, masyarakat memberikan apresiasi yang luar biasa dan tinggi sekali atas kerja keras TNI sejak reformasi dalam menjaga netralitas itu.
Apalagi, kata dia, netralitas TNI ini telah menjadi contoh, bukan saja di Indonesia. Tapi di berbagai tempat di dunia. Karena tidak banyak transformasi menuju demokrasi yang memiliki komitmen dari angkatan bersenjata seperti yang ditunjukkan oleh pimpinan TNI sampai dengan aparat-aparat yang paling bawah seperti di Indonesia.
Namun, imbuhnya, netralitas itu akan semakin kuat dan bermutu ketika melewati Pemilu dijalankan dengan sikap-sikap yang terhormat, sikap-sikap yang netral seperti 2014 ini.
"Beberapa waktu ini, kita mendengar laporan-laporan, kejadian-kejadian dimana ada oknum-oknum yang dalam laporan itu terlihat dibawah penggiringan, di dalam pengarahan terhadap masyarakat yang menurut pandangan kami menciderai langkah-langkah yang selama ini sejak reformasi dilakukan oleh TNI," ungkap Anies dalam konferensi pers, di Media Center Jokowi-JK, Jalan Cemara No 19, Menteng, Jakarta, Sabtu (7/6/2014).
Hadir pula Ketua Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo , Andi Widjajanto, Akbar Faizal, dan Jaleswari Pramudawardani.
Apalagi, lebih lanjut Anies jelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri pada Selasa lalu, memberikan perintah untuk TNI/Polri menjaga netralitasnya.
"Jadi saat ini, jika ada kontestan-kontestan politik yang mencoba menarik-tarik TNI/Polri, maka ini sebenarnya sedang menciderai ikhtiar yang sudah dijalankan dengan amat baik sejak tahun 1998," tegasnya.
Karena itu, Anies katakan, Tim Jokowi-JK ingin memastikan bahwa perintah Presiden dijalankan dengan baik oleh seluruh aparat TNI/Polri.
"Dan jika ada yang terlibat di dalam intimidasi di dalam mengarahkan, maka pimpinan punya tanggung jawab untuk meluruskan, untuk memberikan sanksi dan hukuman jika diperlukan," ujarnya.
Sementara itu untuk masyarakat, pesannya, ini adalah kesempatan untuk terlibat mengawasi dan memastikan bahwa semangat netralitas yang dibangun TNI/Polri sejak reformasi benar-benar berjalan dengan baik di Pilpres 2014.  [tribun]