Koalisi atau kerjasama partai politik untuk mengusung Joko Widodo
sebagai calon presiden, harus didasari ideologi, platform dan tujuan
jelas.Bukan sekedar pragmatisme mencari keuntungan jangka pendek
berbasis uang atau bayangan ketakutan terhadap kekalahan.
Politisi Partai NasDem Despen Ompusunggu menilai, PDI Perjuangan
sebagai pemimpin koalisi bersama Partai NasDem dan PKB harus konsisten
dengan pendirian dalam memilih kawan atau sekutu politik untuk menata,
merubah dan memperbaiki bangsa Indonesia ke depan.
"Jika sudah yakin rakyat akan memilih Jokowi dalam Pilpres, maka
cukup bersama PKB dan Partai NasDem, guna memenuhi prosedur
administratif mengajukan Capres. Bukan justru membuka pintu kepada
partai politik mana saja, asalkan mau tanpa syarat. Kalau sikap seperti
itu, iya namanya koalisi banci tanpa kejelasan kelamin politik,"
katanya.
Ia menilai, kekhawatiran tidak menguasai parlemen sehingga mengganggu
laju pemerintahan tidak mendasar. Sebabnya, hal itu bukan ancaman
mutlak. Apalagi, pemilihan presiden ditentukan rakyat.
"Sepanjang kebijakan memihak rakyat, maka anggota DPR sebagai wakil
rakyat akan mendukungnya. Banyak cara yang bisa digunakan meloloskan
kebijakan pemerintah, asalkan benar-benar untuk kepentingan dan
kesejahteraan rakyat," urainya.
Menurut fungsionaris DPP Partai NasDem ini, terminologi koalisi yang
kini diistilahkan sebagai kerjasama politik tanpa syarat, sebenarnya
tidaklah seutuhnya benar. Karena semua Parpol yang bergabung pastilah
mengharapkan dan memperjuangkan kepentingan masing-masing, untuk
berkuasa sekaligus mendapatkan keuntungan.
"Di mana pun di dunia ini, no free lunch atau tidak ada yang makan
gratis dalam politik. Janganlah menciptakan utopia politik,
kepura-puraan atau kemunafikan dan model pembodohan baru kepada rakyat.
Kita perlu kejujuran, transparansi dan konsistensi perjuangan, bukan
sekedar pencitraan yang justru kontradiktif," katanya. [tribun]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar