Menurutnya, koalisi pendukung Jokowi-JK yang relatif terbebas dari persoalan mafia energi membuat pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2 itu tanpa beban dalam membentuk kabinet yang bersih di pemerintahan mendatang.
Menurut Darmawan, akar permasalahan energi, pangan, dan lingkungan sebenarnya sangat sederhana. Ditegaskannya, untuk mengatasi persoalan itu memang membutuhkan strategi dan program aksi yang juga sederhana.
“Tetapi yang membuat permasalahan menjadi kompleks adalah strategi dan program aksi tersebut tersandera oleh kelompok mafia BBM, mafia pangan, mafia hutan, mafia daging serta mafia-mafia lainnya,” kata Darmawan di Jakarta, Senin (7/7/2014).
Menurutnya, Jokowi-JK saat debat terakhir yang mengangkat tema energi, pangan dan lingkungan Santu (5/7) lalu telah menunjukkan komitmen kuat untuk memberesi persoalan yang ada. Hal itu terlihat dari keberanian Jokowi-JK mengangkat persoalan mafia pangan dan energi.
Darmawan menegaskan, koalisi berdasarkan keikhlasan untuk mengusung Jokowi-JK membuat kemungkinan bagi-bagi kursi kabinet dan campur tangan mafia bisnis semakin kecil. “Dalam debat capres-cawapres yang diadakan Sabtu lalu, perbedaan karakter antara Jokowi-JK yang penuh kesederhanaan tanpa terbebani kepentingan para mafia dan karakter Prabowo-Hatta yang terkooptasi kepentingan para mafia, menjadi sangat kentara,” kata Darmawan.
Selain itu, kata Darmawan yang juga tim ahli di Tim Pemenangan Jokowi-JK itu, duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terlihat gagap saat meladeni pertanyaan tentang mafia energi dan pangan dalam debat terakhir Sabtu (5/7) malam lalu. “Jadi andai Prabowo-Hatta terpilih, pemerintahannya akan terbata-bata dalam menyelesaikan permasalahan energi, pangan, dan lingkungan karena tersandera oleh para mafia,” pungkasnya.
Todung Mulya Lubis
Sebab, kata Todung, mafia migas merupakan persoalan akut yang sudah dihadapi Indonesia sejak zaman Orde Baru lalu.
Karenanya, kata dia, persoalan mafia migas ini sampai kini tak bisa diselesaikan karena kuatnya kepentingan kelompok tertentu yang dekat dengan lingkar kekuasaan.
"Publik pun paham, siapa yang dimaksud kelompok kepentingan yang diungkapkan Jokowi," kata Todung, Senin (7/7/2014).
Namun yang pasti, tambah Todung, Jokowi dengan spirit perubahannya siap memimpin negeri ini tanpa melihat dan tunduk dengan kelompok kepentingan yang dimaksud itu.
"Selain berpengalaman, komitmen Jokowi yakni hanya tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat juga menyiratkan satu hal, bahwa Jokowi siap menghadapi kelompok kepentingan, termasuk mafia migas," paparnya.
Ia menuturkan persoalan mafia migas bukan soal perjanjian bagi hasil dengan kontraktor asing, dan bukan soal cost recovery saja.
"Persoalan mafia migas aktual yang kita hadapi adalah persoalan oil trading yang dimonopoli oleh mafia yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Monopoli mafia inilah yg menggerus APBN dan memberatkan subsidi," katanya.
Menurutnya KPK telah mengatakan bahwa korupsi yang paling besar adalah korupsi energi yang dimotori oleh mafia migas.
"Saya harap KPK akan menghajar mafia migas secara tuntas sampai ke akarnya dan jangan tebang pilih. Saya harap pemerintah baru mendukung KPK memerangi mafia migas yang telah menghisap uang rakyat," ujar Todung.
Apa yang disuarakan KPK ini, menurut Todung, ditegaskan lagi oleh Jokowi. Ini menjadikan harapan terwujudnya kedaulatan energi sebagai pilar kebangkitan ekonomi pun semakin terbuka lebar.
"Sebab Jokowi memang tidak memiliki beban masa lalu. Berbeda dengan yang di sana, kini justru semakin tersandera oleh koalisi yang sarat dengan berbagai persoalan korupsi serta beban masa lalu," paparnya.
Tarkus Suganda
Tarkus tidak asal mendukung karena ia terlebih dahulu menyoroti paparan kedua capres dalam bidang pertanian, peternakan, dan lingkungan.
"Sebagai seorang pemerhati bidang pertanian, saya sangat mendukung program Jokowi-JK bahwa sektor pertanian harus kembali diperkuat agar Indonesia berdaulat, terutama di bidang pangan," kata Tarkus di Jakarta, Senin (7/7/2014).
Terkait program pasangan nomor urut 1, Tarkus menilai itu semua masih dalam tatanan konsep yang sulit diimplementasikan. Misalnya saja mengenai ide mencetak 2,5 juta Hektar sawah.
"Hal tersebut yang pasti tidak seperti membalikkan telapak tangan," lanjutnya.
Menurutnya, Jokowi-JK sangat realistis dan bahkan runut menyiapkan operasionalisasinya. Misalnya, terkait menambah luasan lahan sangat tergantung dari ketersediaan sumber air dan jaringan irigasinya.
Kemudian ekstensifikasi yang membabi buta tanpa perhitungan hanya akan menjadi alasan untuk merusak hutan sekaligus menghamburkan uang negara dengan nama proyek lahan gambut sejuta Ha dan lahan pertanian di Papua.
"Saya juga kagum dengan program peternakan nasional untuk pemenuhan swasembada daging, sangat realistis dan jelas yakni impor dalam bentuk bakalan dan bukan dalam bentuk daging," ujarnya.
Tarkus mengatakan impor dalam bentuk bakalan akan menghasilkan berbagai aktivitas turunan berupa penciptaan lapangan kerja bagi peternak Indonesia seperti pemeliharaan, pemotongan, dan pengolahan.
"Sebaliknya jika impornya dalam bentuk daging, harganya menjadi mahal. Padahal, seekor sapi menghasilkan berbagai jenis daging yang berbeda," imbuhnya.
Satu hal lain yang membuat Tarkus angkat topi dengan ide Jokowi yakni intergrated farming for sustainable agriculture yang sedang dikembangkan di seluruh dunia.
Jokowi dinilai fasih menjelaskan bagaimana limbah sektor pertanian dimanfaatkan untuk pakan ternak, kemudian kotoran dan air seni ternak diolah agar tidak mencemari lingkungan bahkan agar menghasilkan sumber energi terbarukan dan dikembalikan menjadi pupuk organik.
"Dengan konsep demikian, alokasi dana desa Rp1,4 miliar sebagaimana diamanatkan UU Desa akan lebih terarah dan berhasil guna. Produksi pertanian meningkat peternakan dibangun sehingga impor bisa dikurangi atau dihilangkan," cetus Tarkus.
Izzul Muslimin
Menurutnya, mengusung revolusi mental yang tidak diinginkan Jokowi adalah jika koperasi itu dimanfaatkan oleh pengurusnya untuk mencari keuntungan sendiri. “Koperasi seperti inilah yang tidak diinginkan Jokowi,” ujar Izzul Muslimin .
Muslimin mencatat, dari berbagai debat dan dialog yang dilakukan Jokowi dengan berbagai pihak, Jokowi menginginkan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang punya kemandirian ekonomi, sehingga mereka memiliki daya saing tinggi.
Koperasi yang ingin diwujudkan Jokowi, kata Muslimin, adalah koperasi yang memang dibangun dari bawah, bukan koperasi seperti yang pernah ada semasa Orde baru yang dijadikan alat oleh kekuasaan.
Muslimin juga optimistis, UU tentang Desa yang nanti akan dilaksanakan pemerintahan baru – tentu jika Jokowi menang jadi presiden – bisa difungsikan sebagai medium untuk memberdayakan masyarakat desa, salah satu caranya lewat pendirian koperasi.
Menurut sepengetahuan Muslimin, Jokowi lewat program aksinya akan mengembangkan kewirausahaan (entrepreneurial skills) individual dan kelompok tani, nelayan, peternak agar dapat mengelola usaha tani secara lebih efisien dan menguntungkan yang disediakan oleh pemerintah ataupun korporasi.
Untuk itu, Muslimin sangat memaklumi jika dalam rangka itu, Jokowi akan membangun bank khusus pertanian, UMKM dan koperasi. “Jadi aneh jika Jokowi tidak mendukung koperasi,” kata Muslimin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar