“Selaku anggota dewan, saya minta kepada Pak Jokowi maupun Pak Ahok mengganti pejabat Kepala Dinas PU DKI Jakarta,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Mohammad Sanusi, di Gambir, Selasa (4/2/2014).
“Jangan ditahan-tahan, karena citra Jokowi-Ahok dipertaruhkan saat ini,” tambah Sanusi. Masih banyak PNS DKI lainnya yang lebih tepat menduduki jabatan tersebut.
Sanusi tidak sembarangan mengungkapkan hal itu karena dia banyak pengaduan masyarakat tentang buruknya kinerja SKPD yang dipimpin Manggas Rudy. “Contoh kecil saja, jalan raya di Pademangan, Gunung Sahari, Grogol, serta Daan Mogot selalu kebanjiran. Dia tidak bisa menangani. Selain itu banyak pompa air yang tidak berfungsi. Sudah saatnya Jokowi tinjau ulang Rudi,” tegas dia.
Dinas ini antara lain mengelola jalan raya, saluran air, sungai, waduk, dan sebagainya. Masyarakat menuding banyak jalan mudah rusak karena materinya kurang berkualitas. “Penanganan terhadap jalan rusak akibat banjir juga lambat sekali, sehingga Jakarta makin macet dan banyak kasus kecelakaan, terutama menimpa pengendara sepeda motor,” ungkap Sanusi, anggota Komisi D yang membidangi pemerintahan.
Sebagai salah satu SKPD yang beranggaran paling besar (berdasarkan APBD 2014 sebesar Rp 6,2 triliun) mestinya Dinas PU mampu memberikan kontribusi signifikan mengatasi banjir dan macet. Nyatanya masih banyak saluran air, sungai, dan waduk yang tidak berfungsi baik, sehingga Jakarta masih rawan banjir. Untuk konfirmasi pemberitaan demi informasi publik, sikap Manggas Rudy juga sering dikeluhkan wartawan karena sulit dihubungi via telepon, baik bicara langsung maupun SMS, tidak ditanggapi.
Secara terpisah, pengamat perkotaan Amir Hamzah berpendapat pihak dewan jangan terlalu keras mencampuri birokrasi. “Sebagai dewan tidak harus selalu mengawasi dan bersikap kritis, tapi perlu juga mendampingi eksekutif untuk demi meningkatkan pembangunan,” kata Amir, pendiri yayasan Renaissance.
Sumber :
Pos Kota
Tidak ada komentar:
Posting Komentar