Birokrasi DKI Tak Bisa Ikuti Ritme Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sangat hobi blusukan. Namun, hobi blusukannya ternyata tidak turun ke bawahannya. Selasa 4 Februari 2014, Jokowi, melakukan inspeksi mendadak ke kantor Wali Kota Jakarta Barat. Tiba sekitar pukul 08.13, Jokowi hanya menemui beberapa orang petugas. Loket pelayanan pun tampak sepi dari pengunjung, hanya berisi 2-3 orang petugas.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Syahrial, mengatakan sudah mengintruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Daerah di masing-masing kota administrasi untuk mampu mengikuti ritme kinerja Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. “Termasuk tepat waktu dan blusukan. Kalau enggak gitu mereka pasti ketinggalan, kasihan kan gubernur dan wakilnya,” kata Syahrial saat dihubungi Tempo, Senin (3/2/2014).
Menurut Syahrial, jika Kepala daerah dan staf atau pegawai PNS tidak mampu mengikuti ritme kerja Jokowi, silakan melepas jabatannya. “Kalau tidak sanggup tinggalkan jabatannya dan akan diganti yang lain,” ujarnya. “Mereka harus memberikan pelayanan sejak pagi, kalau datang saja terlambat, itu sudah tidak bisa ditolelir lagi.”
Evaluasi, kata Syahrial, sudah sering dilakukan. Namun, kenyataannya tetap saja banyak yang tidak bisa mengikuti kinerja Jokowi. “Evaluasi jalan terus, nanti akan ada evaluasi lagi dan akan ada yang diganti,” kata Syahrial tanpa mau menyebut siapa yang akan diganti.
Adapun Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Igo Ilham mengatakan perlu adanya evaluasi menyeluruh kepada perangkat kerja daerah. “Misalnya dari seribu PNS berapa yang terlambat, berapa yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Jadi dievaluasi dulu, jangan kantor kosong misalnya di kantor Wali Kota Jakarta Barat, sudah diambil kesimpulan,” ujarnya.
“Biarkan BKD dengan tim analisis keadilannya bekerja, nanti dicari solusinya, missal terlambat karena banjir atau macet, solusinya gimana,” kata Igo.

Sumber :
tempo.co