Menurutnya, Jokowi dan Ahok tidak mengetahui kalau anggaran pengadaan truk sampah tidak diusulkan ke DPRD DKI.
Usulan tersebut telah sebenarnya telah dimasukkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, tetapi tidak dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2014.
“Nggak tahu, dia (Ahok) nggak tahu. Pak Wagub tahunya, dia sudah perintah Dinas Kebersihan untuk beli 200 truk sampah. Bener itu sudah diusulin, tapi ke Bappeda, bukan ke kita. Kan memang harus ke Bappeda dulu, nggak langsung ke dewan. Nanti Bappeda yang mendata dan menjustifikasi, baru kirim ke dewan,” kata Sanusi di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (4/2).
Makanya, saat APBD disahkan kemudian di-recheck lagi, Ahok kaget melihat anggaran pengadaan 200 truk sampah tidak ada dalam APBD Penetapan 2014.
“Reaksinya dia kaget. Dia bilang sudah suruh Dinas Kebersihan. Memang betul sudah diusulkan ke Bappeda untuk justifikasi. Artinya, dari Dinas Kebersihan masih mau swastanisasi bukan swakelola. Intinya Pak Wagub kaget saja. Intinya visi misi Ahok soal pengelolaan sampah mau swakelola bukan swastanisasi,” ujarnya.
Anggota Komis D DPRD DKI ini mengatakan Ahok tidak akan meneruskan kontrak multiyears swastanisasi pengelolaan dan pengangkutan sampah. Kontrak tersebut sudah berjalan sejak Juni 2013 dan akan berakhir pada Juni 2014.
Sehingga sebelum kontrak tersebut berakhir, Wagub menginginkan Pemprov DKI membeli 200 truk sampah. Dengan begitu, ketika kontrak berakhir, kerjasama tidak akan diteruskan, dan dimulai swakelola pengangkutan sampah di masih-masing kelurahan atau kecamatan.
“Maksudnya Wagub, truknya beli sekarang, dianggarkan dulu. Juni tahun ini dimatikan kontraknya. Jadi manajemen swakelola dipersiapkan dulu. Tapi ternyata Dinas Kebersihan belum percaya diri untuk mengelola dengan konsep swakelola,” jelasnya.
Sumber :
beritasatu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar