"Kenapa listrik itu byarpet (mati dan nyala terus-Red) di beberapa daerah ? Hal ini karena Investasi listrik itu terhambat di izinnya, buatnya saja butuh waktu enam tahun, padahal dua tahun sudah bisa digunakan untuk membangun peralatan listrik," kata Jokowi di depan pengurus pengurus Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) kawasan Jawa Barat, di Bandung, Rabu malam (2/7/2014).
Itu baru perizinan usaha belum termasuk izin Surat Izin Usaha Perdagangaan (SIUP) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jadi, dia menyoroti bagaimana pentingnya mengurus listrik dengan menyunat perizinan untuk membangun listrik dengan mempersingkat perizinan birokrasi.
"Selama ini banyak mejanya, untuk investasi bisa melalui 250 meja dan membutuhkan 60 ribu lembar dokumen, gimana mau selesai kalau kaya gini," katanya.
Mengenai dananya, Jokowi mengatakan agar tidak disokong melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saja. Melainkan bisa melalui investasi swasta untuk sejumlah proyek-proyek listrik.
"Mereka ini kan selalu nanya dananya dari mana ? Kalau saya sih maunya duit kalian jangan ditaruh dibantal saja, investasikan untuk listrik," katanya yang disambut tawa hadirin.
Jokowi juga mengharapkan agar operasional listrik melalui pembangunan power plant bisa dipasok melalui gas dan batubara yang harganya masih murah ketimbang minyak. "Kan bisa pakai batubara, kenapa tidak dipakai ? Ya karena ada mafianya," lanjutnya.
Dengan cara ini, Jokowi mengatakan bahwa dapat mengurangi pengangguran karena banyak industri yang akan maju seperti industri pariwisata dengan variannya seperti Hotel dan tempat pariwisata lainnya. [tribun]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar