Calon presiden nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi) malam ini mendatangi Gedung Bidakara, Jakarta, untuk menghadiri debat capres-cawapres terakhir. Didampingi istrinya, Ny Iriana, Jokowi mengenakan kemeja kotak-kotak dan tiba sekitar pukul 20.35 WIB, Sabtu (5/7/2014).
Selain oleh istrinya, Jokowi juga ditemani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Tjahjo Kumolo dan Anies Baswedan. Sebelum mereka masuk, sempat dilakukan sesi foto-foto di wall of fame yang disediakan oleh panitia. Sesi foto ini dilakukan selama dua kali.
Sesi pertama adalah tiga perempuan berdiri di depan wall of fame yakni Megawati, Puan dan Iriana. Megawati dan Puan mengenakan kemeja kotak-kotak, sedangkan Iriana mengenakan kebaya putih. Lalu sesi kedua dilakukan untuk tiga pria, Jokowi, Anies dan Tjahjo. Dua mengenakan kemeja kotak, Jokowi dan Tjahjo dan Anies mengenakan kemeja putih.
Seakan Tantang Mega, Rustri Hadir Juga dalam Debat Pilpres
Di kubu Jokowi-JK nampak juga para politisi pendukung berpakaian warna-warni dan tak seragam. Tampak di deretan kursi depan Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Sutiyoso, Hasyim Muzadi, Syafii Maarif, Alwi Shihab, Luhut Panjaitan, Henropriyono, Efensi Simbolon, dan tak ketinggalan kedua istri capres-cawapres Mufidah Kalla dan Iriana Widodo.
Jangan Anggap Remeh Petani
Calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menyampaikan visi misi membangun ketahanan pangan dan kerakyatan. Pasangan nomor urut dua ini pun menekankan untuk tidak meremehkan petani sebagai motor pembangunan.
Namun untuk memberdayakan petani, harus jelas tujuannya. Sehingga hasil produksi petani dapat dipasarkan segera dan memberi hasil optimal.
"Kalau ingin ekspor, pasarnya apa? Kalau enggak jelas, mana bisa berproduksi," kata Jokowi, saat debat capres terakhir, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Sabtu (5/7/2014).
Dia mencontohkan, jika petani diperintahkan menanam pepaya, melon, dan semangka, maka harus jelas pasar yang akan memasarkan produksi mereka.
"Asal petani diberi arahan, apa pun bisa. Jangan anggap remeh petani. Persoalannya, kita tidak pernah menyiapkan pasar untuk mereka. Harusnya disiapkan industri ekstra jus pepaya, melon, semangka. Industri ini bertahun-tahun sudah tak pernah dikerjakan," beber dia.
Jokowi mengakui jika Indonesia mengerti permasalahan yang dihadapi terkait ini. Hanya saja, belum ada niat untuk menyelesaikan kemauan untuk menyiapkan pasar bagi para petani.
"Pakar banyak, ahli banyak, tanah subur, petani pun sudah siap, tinggal ada kemauan niat atau tidak. Kuncinya hanya diniat dan kemauan," tegas Jokowi.
Indonesia Sepatutnya Miliki Peta Tata Ruang
Jokowi mengatakan Indonesia sepatutnya memiliki kebijakan satu peta tata ruang sehingga tidak terjadi salah kaprah dalam pengelolaan hutan.
"Pemetaan tata ruang Indonesia harus segera diselesaikan dan dibuat satu peta tata ruang, sehingga tidak ada tafsir berbeda-beda," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, sampai saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan satu peta tata ruang dan di sisi lain kerusakan hutan terus terjadi dari tahun ke tahun.
"Karena tidak ada kebijakan satu peta tata ruang, sehingga kebijakan pemerintah selalu salah kaprah," katanya.
Jokowi menjelaskan, dengan adanya kebijakan satu peta tata ruang maka akan diatur mana hutan lindung, hutan produksi, serta hutan yang bisa dikonversi kepada pemanfaatan lain.
Ia menjelaskan, yang terjadi selama ini, karena tidak adanya satu peta tata ruang, maka terus terjadi pengalihan fungsi dari hutan lindung, baik untuk pertambangan, industri, pemukiman, maupun fungsi lainnya.
"Hal ini terus menggerus hutan lindung Indonesia menjadi semakin menyusut," katanya.
Jokowi mencontohkan, di salah satu provinsi di Kalimantan, ada sekitar 700 kasus, terutama terkait keberadaan di hutan lindung.
Jika hal ini tidak segera diselesaikan, kata dia, maka hutan lindung akan terus tergerus.
"Kalau di peta pergeserannya mungkin hanya satu senti, tapi di lapangan pergserannya bisa puluhan hektar," kata Jokowi.
Jokowi-JK Janji Perbaiki Hutan Dua Juta Hektar/Tahun
Jokowi-JK menjanjikan akan memperbaiki hutan-hutan yang rusak, dua juta hektar setiap tahunnya.
JK mengatakan keberlangsungan lingkungan hidup kini telah menjadi kebutuhan pokok.
Karena itu, ia mengatakan perbaikan hutan-hutan yang rusak hingga dua juta ha per tahun, perbaikan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan perbaikan kualitas lingkungan perkotaan yang menurun perlu dilakukan.
Sementara capres Jokowi mengatakan masalah tata ruang harus segera dituntaskan, sehingga jelas batas-batas kawasan hutan linduung, hutan alam, hutan produksi, dan hutan yang dapat dikonversi mana yang tidak dapat dikonversi.
"Tumpang tindih izin kehutanan terjadi karena one map policy belum juga selesai. Ini harus segera diselesaikan," ujar dia.
Ia meminta agar tidak terjadi seperti di salah satu provinsi di Kalimantan yang hutan lindung harus terganggu akibat peta tata ruang yang tidak jelas.
"Ada 33 kasus di satu provinsi saja, hutan lindung terganggu karena peta kita tidak ada kejelasan. Gambar di peta beda satu centimeter, tapi di lapangan bisa berhektar-hektar," ujar Jokowi.
Data Kementerian Kehutanan di 2010 menyebutkan selain di Sumatera, hutan Kalimantan memiliki laju kerusakan yang besar, dari total kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia sebesar 1,08 juta hektar per tahun. Dari 130 juta ha hanya 43 juta yang masuk dalam kategori hutan perawan.
Jokowi-JK Akan Kembangkan Industri Hilir
JK mengaakan akan mengembangkan industri hilir bidang pangan dengan baik. Hal tersebut merupakan misinya untuk mencapai target ketahanan pangan.
"Setiap ekspor di negara kita tentu ada nilai tambah baik. Misalnya di pengolahan seperti industri sawit, industri hilir harus dikembangkan dengan baik," kata JK.
Menurut JK, daya saing di Indonesia sangat baik, karena Indonesia merupakan negara agraris. Dia menegaskan, Indonesia hanya membutuhkan nilai tambah berupa industri pangan yang menyerap hasil produksi petani dan nelayan.
"Maka yang dibutuhkan adalah nilai tambahnya dalam bentuk pengolahan dan itulah inti dari kemakmuran rakyat Indonesia," tambah dia.
Visi Jokowi-JK ini berdasarkan visi misi yang disampaikan, di mana akan membangun ketahanan pangan dan kerakyatan yang berbasis pengolahan.
Tranportasi Publik Harus BBG
Efisiensi BBM merupakan misi Jokowi-JK untuk membangun ketahanan energi. Salah satu cara menekan konsumsi BBM adalah dengan mendorong transportasi umum untuk menggunakan bahan bakar gas yang lebih efisien.
"Tidak ada kata tidak. Hal ini agar energi kita efisien," kata Jokowi.
Sebetulnya sumber energi di Indonesia berlimpah. Bukan hanya bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga gas dan panas bumi. Hanya saja kata Jokowi tata kelola yang kurang baik.
Hilangnya Saham Freeport-Newmont Harus Ditelusuri
JK memastikan bahwa saham divestasi Newmont dan Freeport diberikan kepada BUMN saat dirinya menjadi Wakil Presiden. Namun, hal berbeda justru terjadi setelah JK tak menjabat Wakil Presiden.
"Setelah saya tinggal (tidak jadi Wapres) justru keputusan saham tersebut oleh Menko Perekonomian diputuskan diberikan ke swasta sehingga tidak bayar dividen ke negara," ungkap JK dalam debat capres cawapres 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2014) malam.
Pernyataan JK itu disampaikan setelah sebelumnya disinggung Cawapres Hatta Rajasa. Dimana dalam debat, mantan Menko Perekonomian itu mempertanyakan bagaimana pandangan perpanjangan kontrak mineral tambang bahkan membuat saham divestasi Freeport dan Newmont hilang tidak dimiliki negara.
JK menegaskan bahwa hilangnya saham itu harus diinvestigasi, ke mana perginya, siapa yang menikmati keuntungan dividen kedua perusahaan tambang besar asal Amerika Serikat tersebut. "Ke mana dan ke siapa saham Freeport dan Newmont tersebut? Dulu milik nasional atau BUMN sekarang tidak lagi, ke siapa larinya," ujar JK.
Capres nomow 2 Joko Widodo (Jokowi) juga mengungkapkan hal yang sama. Jokowi menegaskan perlu adanya investigasi. Jokowi menenggarai jika hilangnya saham tersebut lantaran adanya kelompok kepentingan. Namun, tak ada yang mau membuka secara 'blak-blakan' kemana saham divestasi itu pergi.
"Sebetulnya orang sudah tahu, sudah mengerti siapa yang dapat, tapi tidak ada mempunyai niatan untuk menyelesaikannya. Maka itu komitmennya koalisi yang dibangunnya merupakan koalisi tanpa syarat, ini komitmen yang ingin kami tunjukkan, kami tidak ingin tersandera pada kelompok kepentingan," tegas Jokowi.
Prabowo Salah Tanya
Dalam sesi tanya jawab debat pilpres terakhir, capres nomor urut satu Prabowo mempertanyakan ucapan pesaingnya, Jokowi bahwa petani tidak perlu koperasi. Ucapan Jokowi itu dikutip Prabowo saat capres nomor dua itu berkampanye di depan nelayan dan petani di Indramayu, Jawa Barat.
"Bapak katakan petani tidak perlu koperasi, padahal koperasi adalah soko guru ekonomi kita. Mohon dijelaskan mengambil sikap seperti itu," kata Prabowo kepada Jokowi.
Kaget mendapat pertanyaan itu, Jokowi menjawab, "Itu bapak salah baca atau salah dengar, saya kira semua orang tahu Koperasi soko guru kita. Jokowi tidak mungkin ngomong begitu," kata Jokowi.
Karena tidak memegang bukti pernyataan Jokowi, Prabowo pun tidak bisa menanggapi lagi. Sebaliknya, Jokowi terus menjelaskan soal rencana pembangunan ekonomi di desa.
Hatta Salah Tanya
Penghargaan Kalpataru yang diberikan kepada kota di Indonesia yang berhasil menjaga kebersihan ditanyakan Hatta kepada kubu Jokowi-JK. Sayangnya pertanyaan Hatta tersebut tidak bisa dijawab Cawapres JK dengan pertanyaan yang keliru.
"Pertanyaan Bapak bagus tapi keliru, penghargaan untuk kota itu Adipura bukan Kalpataru," kata JK saat menjawab tanggapan Hatta Rajasa atas jawaban Jokowi dalam debat capres di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Sabtu (5/7/2014).
Sebelumnya, Jokowi sempat menjawab penghargaan Kalpataru sebaiknya tidak hanya diberikan dalam bentuk piala tapi juga insentif agar mereka yang mendapatkan penghargaan bisa termotivasi untuk terus menciptakan kebersihan dan memperbaiki lingkungan desar. Mendengar jawaban Jokowi, Hatta mengatakan jawaban Jokowi tidak sesuai dengan maksud pertanyaannya yang mempertanyakan permasalahan dalam menerapkan konsep bersih atau kriteria untuk meraih penghargaan itu.
"Apakah dapat piala atau insentif itu konsekuensi, pertanyaan saya kenapa misalnya kota Solo belum pernah dapat (penghargaan), apa yang salah dalam terapkan konsep bersih hijau atau kriterianya yang salah," timpal Hatta.
Jokowi pun menjawab singkat menyinggung Kota Solo yang pernah dipimpinnya, Solo pernah mendapatkan penghargaan Green City dari Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.
"Kalau singgung Kota Solo, Solo pernah dapat penghargaan Green City dari Menhut, coba dicek," ujarnya.
Prabowo Akui Ada Maling di Kubunya
Di dalam tanggapannya, Jokowi-JK menyindir Prabowo-Hatta tentang isu kasus mafia daging, minyak dan haji yang kebetulan melibatkan kader parpol pengusungnya.
"Di pihak kami tidak ada maling-maling di bidang energi, pangan. Pertanyaannya, karena tidak ada mafia minyak, daging, beras, gula, haji. Pidato bapak waktu kampanye itu ditujukan kepada siapa?" tanya JK kepada Prabowo.
Pertanyaan JK dalam debat di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Sabtu (5/7/2014) tersebut merujuk penyataan Prabowo dalam kampanyenya di Bandung yang menyebut bahwa kleptokrasi kekuasaan. Kleptokrasi adalah fenomena pejabat birokrasi yang mencuri aset negara.
Prabowo pun menjawab jika dia ingin mengingatkan kepada rakyat untuk menjaga demokrasi. Sebab, lanjut Prabowo, banyak praktek kecurangan yang mewarnai pesta demokrasi.
"Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Kalau di pihak Bapak tidak begitu syukur. Saya tidak mengatakan tidak ada maling di partai saya," jelas Prabowo.
"Ini yang saya maksud roh demokrasi sedang dirusak dari mana? Bisa dari partai saya, saya tidak mengatakan di partai saya tidak ada maling. Ini fenomena untuk bangsa kita. Mengingatkan rakyat jangan ikut larut dalam permainan bersama yang terjadi di lapangan," tutur Prabowo.
Hatta juga ikut menimpali jawaban Prabowo. Menurut Hatta soal mafia yang disebutkan JK sudah diselesaikan di penegak hukum.
"Sebetulnya kalau kita menjalankan demokrasi penegakkan hukum mafia apapun kita serahkan ke penegak hukum. Tidak perlu kita lontarkan sesuatu bila tak punya data. Apa pun juga bisa di-trace, bisa dicari data yang dikatakan Pak JK maling-maling itu," tutup Hatta.
Beda Tentang Sawah
Dua pasangan capres-cawapres sepakat bahwa perlu penambahan lahan yang massif untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tetapi langkah yang akan ditempuh Jokowi-JK berbeda dengan Prabowo-Hatta. Perbedaan ini yang membuat tensi debat ronde terakhir ini memanas.
Berawal dari pertanyaan Capres Prabowo kepada Capres Jokowi tentang programnya menambah dua juta hektar lahan baru untuk pertanian. Program itu sebagai solusi atas kebutuhan 730 hektar lahan pertanian baru untuk mencegah Indonesia terjebak krisis pangan.
Menurut Jokowi tambahan lahan sawah harus dimulai dengan mencari sumber air dan membangun bendungan. Air yang ditampung di bendungan itu yang dialirkan ke kawasan yang akan dibuka untuk mencetak sawah baru. Sebab tanpa ada saluran irigasi, sawah yang dicetak akan sia-sia.
"Seperti di Papua, ada sawah tapi tidak pernah dipikrkan bendungan dari mana," kata Jokowi dalam debat di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2014).
"Jadi dibuat dulu bendugan dan irigasinya, baru dibuat sawahnya. Jangan diputarbalikan," tegas jokowi.
Prabowo yang masih kurang puas dengan jawaban Jokowi bersikeras, meminta jawaban capres nomor urut 2 apakah dirinya setuju dengan pembukaan laha sawah satu hingga dua hektar.
"Pak Jokowi, tentunya di abad ke-21 ada teknologi sistem manajemen, tentu jika ingin membangun yang sudah direncanakan dengan baik. Bapak belum jawab apakah sependapat kita perlu segera menambah jumlah sawah kita?" lanjut Prabowo.
Terhadap pertanyaan susulan itu, Jokowi mengaku tak perlu menjawabnya sebab semua sudah tercantum dalam visi misinya penambahan 1 juta hektar sawah baru. Dia menekankan yang diperlukan adalah implementasi dari rencana yang disusun dengan perhitungan matang.
"Saya kira tidak perlu jawab karena itu sudah ada di visi misi kita, dengan minimal 1 juta hektar, tapi yang ingin kita sampaikan adalah implementasinya, jelas Jokowi.
Jokowi-JK Pastikan Akan Hentikan Impor Daging Dalam 5-6 Tahun Mendatang
Permasalahan daging yang naik menjelang puasa dan Lebaran selalu dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Indonesia banyak menghasilkan sapi namun masih saja ada impor daging.
Hal ini pun dipertanyakan oleh Prabowo Subianto, calon presiden (capres) nomor urut satu kepada Jokowi, calon presiden nomor urut dua. Dia pun bertanya kepada Jokowi bagaimana menekan harga daging menjelang Lebaran tersebut.
Adapun naiknya harga daging sapi ini dikarenakan Indonesia yang masih mengimpor daging.
"Saya yakin dalam waktu 5-6 tahun kita bisa menyelesaikan impor daging sapi. Impor silakan tapi dalam bentuk karkas," ucap Jokowi, saat debat capres dalam segmen tanya jawab, di Bidakara, Jakarta, Sabtu (5/7/2014).
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan jika petani Indonesia harus mengikuti program tersebut. Indonesia mempunyai stok sapi hidup yang diperlukan untuk menyuplai daging sapi.
"Jangan sampai kita impor daging sapi karena di dalam negeri enggak cukup. Ini program jangka panjang. Adanya impor dalam bentuk karkas ( karena kalau dipotong di sini harga dagingnya bisa bermacam-macam. Tukang bakso bisa hidup dari harga yang beragam ini," papar Jokowi.
Prabowo pun mengamini sebagian program Jokowi terhadap impor daging tersebut. Dirinya menginginkan ternak-ternak anakan itu lahir di Indonesia.
"Kalau perlu karkas kita enggak impor. Jangankan karkas, kita harus melipatgandakan jumlah ternak di semua desa di Indonesia. Mereka yang mampu membesarkan ternak musti kita dukung sehingga kita tidak perlu impor karkas," lanjut Prabowo.
Hatta menambahkan, konsumsi daging di Indonesia meningkat tapi masih rendah. Dia pun menjelaskan jika impor daging di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini menurun.
"Pada awalnya akan mahal tapi ke sananya menguntungkan peternak kita. Pada akhirnya kita akan swasembada daging. Jadi kita harus hentikan impor sapi dulu sementara," tutur Hatta.
Ucapan Terima Kasih Jokowi-JK
Calon Presiden Jokowi Widodo menututup debat capres-cawapres dengan menyampaikan terimakasih kepada para relawan dan simpatisan pendukungnya. Dia menegaskan banyaknya persoalan yang dihadapi Indonesia pasti dapat diselesaikan dengan komitmen dan kesungguhan dalam bekerja.
"Terimakasih kepada para kader, relawan dan rakyat Indonesia yang sudah bekerja iklas," ujar Jokowi dalam akhir debat di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Sabtu (5/7/2014).
Kembali dia menegaskan bahwa koalisi tanpa syarat yang disyaratkannya kepad parpol pengusungnya adalah bagian dari solusi terhadap masalah bangsa. Jokowi tidak mau ketika melakukan program pembersihan, ada pihak-pihak di dalam parpolnya yang keberatan yang karena ada kadernya yang tersangkut.
"Yang perlu dijauhi adalah mafia dan kelompok-kelompok kepentingan," tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar