Debat kedua ini akan menguji kemampuan kedua Capres, Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi), untuk beradu kempuan di bidang Ekonomi dan Kesejahteraan, sekaligus membuktikan diri bahwa mereka layak dipilih sebagai calon pemimpin bangsa untuk lima tahun mendatang.
Pada debat tahap kedua ini, KPU akan mengubah format jalannya debat, menyusul banyaknya kritik mengenai format debat capres-cawapres sebelumnya. Debat Minggu malam nanti akan lebih menekankan porsi interaksi antar calon pasangan. Hal tersebut akan memberi peluang bagi masing-masing capres untuk lebih mengelaborasi pemikiran yang akan langsung disampaikan kepada calon lainnya.
Kiprah Jokowi dan Prabowo di Bidang Usaha
Meski memiliki latar belakang yang jauh berbeda, Prabowo dan Jokowi dinilai memiliki pengetahuan yang luas terkait permasalahan ekonomi di Indonesia. Bekal yang dimiliki kedua capres salah satunya diperoleh dari pengalaman masing-masing sebagai pengusaha.
Meski berlatar belakang militer, kiprah Prabowo di bidang ekonomi tidak bisa dianggap remeh. Setelah diberhentikan (dipecat) dinas militer pada 1998, Prabowo memulai bisnis dengan membeli perusahaan kertas milik Bob Hasan, Kiani Kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Kiani Kertas kemudian berubah nama menjadi PT Kertas Nusantara.
Tidak cukup hanya memiliki satu perusahaan, Prabowo kemudian melebarkan sayap bisnisnya dengan memiliki beberapa perusahaan, antara lain PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, PT Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pulp (bubur kertas), juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan. Capres nomor urut satu ini juga memiliki perusahaan holding yakni Nusantara Group yang dimiliki sekitar 27 perusahaan di dalam dan luar negeri.
Anggota Tim Pemenangan Prabowo Subianto Wilayah Jawa Tengah, Suryo Prabowo mengatakan, Prabowo merintis bisnisnya dari nol (sampai saat ini, modal awal usaha Prabowo belum diketahui sumbernya, jika mengandalkan tabungan gaji sebagai tentara bisa dipastikan tak akan cukup).
"Dengan mulai dari nol, Prabowo membangun kekuatan ekonominya dan berhasil membangun 27 perusahaan yang sebagian besar beroperasi di luar negeri dengan omset puluhan triliun rupiah. Semuanya itu dilakukan Prabowo tanpa bersandar pada birokrasi pemerintah," kata Suryo belum lama ini.
Bermodalkan keberhasilannya di bidang ekonomi itu, lanjut dia, Prabowo secara simultan melatih kemampuan manajemen dan kepemimpinannya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang beragam (multitasking).
Sementara itu, Jokowi merupakan enterpreneur jebolan Universitas Gajah Mada (UGM) jurusan Ilmu Kehutanan. Memiliki ayah yang berprofesi sebagai pedagang kayu, Jokowi jatuh bangun mendirikan perusahaan mebel, PT Rakabu di Solo, Jawa Tengah.
Tidak kurang dari 9 tahun Jokowi membangun bisnisnya tersebut. Saat krisis ekonomi tahun 2008 mengguncang industri mebel nasional dan nilai ekspor produk kerajinan ini menurun seiring melemahnya permintaan dari negara-negara di Eropa dan Amerika yang terganjal krisis ekonomi, PT Rakabu merupakan salah satu perusahaan mebel yang berhasil tetap berdiri.
Selain sebagai entrepreneur, pemahaman Jokowi dalam bidang ekonomi juga didapat dari pengalamannya menjabat sebagai kepala daerah. Menurut data BPS Jawa Tengah, selama Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo, tercatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Solo mengalami kenaikan.
Pada tahun 2009, PAD Solo Rp 101 miliar, naik menjadi Rp 181 miliar pada 2011. Sedangkan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, APBD DKI tahun 2013 mencapai Rp 49,98 triliun atau meningkat Rp 13,96 triliun dari realisasi APBD 2012 sebesar Rp 36,02 triliun.
Sementara PAD tahun 2013 sebesar Rp 41,53 triliun atau meningkat Rp 10,89 triliun dari PAD 2012 yang sebesar Rp 30,64 triliun.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan, untuk PAD 2014 ditargetkan mencapai Rp 64,7 triliun. Perinciannya, pajak daerah Rp 32,5 triliun, retribusi daerah Rp 1,7 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 447,5 miliar, dan PAD yang sah lain-lain sebesar Rp 4,8 triliun. Kemudian dari dana perimbangan Rp 17,7 triliun dan pendapatan lain-lain sebesar Rp 7,3 triliun.
"Target pendapatan pada 2014 mencapai sekitar Rp 64 triliun. Kalau pendapatan menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI karena wewenang kami hanya mengelola pajak daerah," kata Iwan Maret lalu.
Sarana Gaet Swing Voters
Debat ini juga memberi andil masing-masing capres dalam menggaet swing voters.
Hal ini disampaikan peneliti senior Pusat Data Bersatu (PDB) Agus Herta ketika menyampaikan survei selisih elektabilitas Prabowo dengan Jokowi. Menurut Agus, masing-masing capres akan berupaya menaikan elektabilitas dalam setiap penampilan debat.
"Swing voters adalah pemilih yang belum menentukan pilihan. Dalam survey elektabilitas kami saja, swing voters masih banyak (17,2 persen)," kata Agus di Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/6/2014) malam.
Agus menyebutkan ada tiga hal yang bisa menggaet para swing voters. Pertama adalah visi misi dan program masing-masing capres. Kedua adalah referensi dari tokoh masyarakat, karena swing voters bersikap menunggu karena terkadang tak memiliki referensi politik yang pasti.
"Faktor ketiga adalah orangtua dan keluarga. Ini menjadi catatan penting karena kebanyakan mereka berasal dari pemilih muda," ujar Agus.
Oleh karena itu, bagi Agus, timses kedua capres jangan anggap remeh swing voters, karena mereka sangat selektif menunggu arahan dari tokoh masyarakat panutan mereka. Agus menyebut tokoh itu dari elemen artis, tokoh parpol dan sebagainya.
"Seperti Slank, Rhoma Irama, Iwan Fals dan lain-lain. Tipikal swing voters itu mereka yang ditempa informasi, apapun informasi yang mereka lihat dan dengar akan mereka serap," ujar Agus.
"Jadi jangan salah, black campaign yang sekarang sedang marak, itu berpengaruh terhadap referensi pilihan mereka," tambahnya.
Agus memaparkan, pada September 2013, selisih elektabilitas Jokowi dan Prabowo sekitar 29,4%. Berturut-turut pada bulan Oktober 2013 (31,2%), November (25,8%), Januari 2014 (17,3%), Februari (12,1%), Maret (9,8%), April-Mei (10,7%), dan Mei (11,9%). Namun pada Juni 2014, elektabilitas Prabowo sudah melampaui Jokowi dengan selisih 1,9%.
Dalam telesurvei terbaru yang dirilis PDB hari ini, Agus melanjutkan paparannya, elektabilitas pasangan Prabowo-Hatta memimpin dengan 31,8 %, menyalip elektabilitas Jokowi-JK 29,9%.
Sedangkan 1,7% responden memilih tidak memilih. Responden yang belum mempunyai pilihan 17,2%, dan yang masih merahasiakan pilihannya 19,4%.
Survei dilakukan melalui wawancara via telepon pada 6-11 Juni 2014. Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan kan buku petunjuk PT Telkom. Jumlah sampel responden sebanyak 1.200 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di 33 provinsi, 170 kota di Indonesia. Margin error +/- 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini dilakukan di hampir separuh kota di Indonesia sehingga survei ini menggambarkan masyarakat Indonesia daerah perkotaan yang memiliki telepon residensial.
Dalam telesurvei itu juga disebutkan, pemilih Prabowo-Hatta yang konsisten dengan pilihannya sebesar 67,2%. Sementara yang masih berpeluang berubah 14,9%, dan yang tidak menjawab 17,9%.
Pada pemilih Jokowi-JK, pemilih yang konsisten dengan pilihannya sebesar 67,4%. Sementara yang masih berpeluang berubah 18,2%, dan yang menjawab tidak tahu 14,4%.
Jokowi Lebih Siap?
Jokowi dengan Prabowo akan kembali berhadapan di panggung debat capres. Jokowi dianggap lebih unggul dibandingkan Prabowo menyoal komitmen dan kinerja terkait tema debat Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
Penegasan ini disampaikan Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto. Menurutnya kinerja Jokowi selama memimpin Solo dan Jakarta menjadi acuan komitmen ketika dipercaya memimpin Indonesia.
"Jokowi sudah memberikan bukti. Perhatian yang begitu besar terhadap pasar tradisional, program mengurangi beban rakyat miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sejahtera termasuk kesederhanaan sikapnya menjadi faktor penentu bahwa Jokowi yang paling pas dengan komitmen ekonomi kerakyatan," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/6/2014) malam.
Menurut Hasto, pengalaman Jokowi mengimplementasikan program ekonomi kerakyatan berbeda dengan Prabowo. Meski mengklaim pro ekonomi kerakyatan, Prabowo dinilai belum memberikan bukti konkret.
"Prabowo tidak menorehkan keberhasilan ketika memimpin HKTI, bahkan HKTI malah terpecah belah," lanjutnya.
Hasto juga menyinggung kontribusi Fraksi Gerindra dalam tugas legislasi memperjuangkan UU terkait kerakyatan yang dianggap minim. "Berbeda dengan Jokowi-JK yang hadir sebagai pemimpin yang bekerja, pemimpin yang mendengarkan rakyat dan memberikan solusi," sebutnya.
Dalam kebijakan anggaran, Jokowi kata Hasto memiliki pengalaman nyata melakukan reformasi birokrasi, memerangi kebocoran penerimaan pendapatan dan politik anggaran untuk masyarakat. "JK pun piawai sebagai juru damai dan didukung pemilih luar Jawa serta terkenal dengan metode kerjanya yang cepat," imbuh dia.
Hasto meyakini Jokowi akan mengungguli Prabowo dalam debat yang disiarkan Metro TV dan Bloomberg TB malam nanti. Sebab pemilih akan cerdas menjatuhkan pilihan kepada calon berpengalaman di birokrasi pemerintahan bukan hanya sekadar berorasi.
"Tanpa memahami persoalan ekonomi sebenarnya yang terjadi dan bagaimana mengatasi persoalan ekonomi tersebut, maka Prabowo bisa kewalahan menghadapi jurus Jokowi yang tampil apa adanya namun kaya pengalaman dan memiliki segudang keberhasilan," katanya
Hasto menilai debat capres tidak hanya perdebatan politik ekonomi tapi perdebatan karakter dan keteladanan pemimpin meyakinkan rakyatnya. "Satunya kata dan perbuatan menjadi tolok ukur terpenting dalam debat capres," ujarnya. [agna]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar