Jokowi Kuat Dalam Implementasi, Prabowo Kuat Dalam Teori

Debat capres edisi kedua akan membahas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Capres Jokowi dan Capres Prabowo sebelumnya menjanjikan adanya kemandirian ekonomi Indonesia jika terpilih pada Pilpres 2014.
Pengamat Politik UI Ari Junaedi menyatakan Prabowo akan menghadapi dilema ketika menyampaikan visi ekonomi Indonesia menjadi macan Asia.
Prabowo terpaksa harus toleran terhadap kepentingan banyak partai pendukung.
"Dulu Prabowo sering mengkritik kebijakan ekonomi SBY yang dianggapnya sangat berpihak pada neolib. Tetapi begitu koalisi dengan banyak partai, Prabowo akhirnya jadi toleran dengan banyak kepentingan partai pendukungnya," kata Ari Junaedi kepada merdeka.com di Jakarta, Minggu (15/6/2014).
Tak berbeda dengan Prabowo, menurutnya, sosok Jokowi yang digadang-gadang mampu mengangkat ekonomi kerakyatan pun dipandang tak mampu kritis terhadap konsep ekonomi rezim SBY. Hal itu karena keduanya sama-sama menggandeng arsitek perekonomian dari pemerintahan sebelumnya.
"Prabowo tak akan mampu mengkritik SBY jika arsitek perekonomiannya Hatta Rajasa. Jokowi pun sama, cawapresnya yang seorang pengusaha tulen pernah menjadi bagian rezim SBY, menjadi wakil Presiden SBY di periode 2004-2009," terang dia.
Disamping itu, dia menilai debat akan berisi adu gagasan dari Jokowi yang kuat diimplementasi dan Prabowo yang kuat di tataran teori. Keduanya ibarat dosen yang berlatar belakang praktisi dengan seorang akdemisi yang berbeda cara penyampaian.
"Seperti debat sesi pertama, Jokowi akan sangat fasih menjelaskan program-program ekonomi kerakyatannya karena sudah dipraktikkan tapi Prabowo akan terjebak pada narasi-narasi besar dan lemah diimplementasi," tuturnya.
"Ibarat dua dosen yang menerangkan di kelas, ada dosen yang berlatar belakang praktisi yang menerangkan mata kuliah dengan contoh-contoh konkret, dan ada dosen yang lain yang akan mengurai mata kuliah dengan seabrek-abrek teori tapi gagap di lapangan," tambahnya.
Pengamat Ekonomi Yanuar Rizki menilai, debat capres tersebut akan menonjolkan sisi dari dua kubu oposisi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Meski cawapres keduanya merupakan mantan pejabat tinggi negara semasa kepemimpinan SBY, Yanuar menilai hal tersebut justru menambah referensi seputar permasalahan ekonomi yang harus menjadi perhatian kedua capres.
"Saya melihat secara keseluruhan, Pilpres ini adalah pertarungan dua oposisi, ini tidak menghadirkan pemerintahan lama. Hadirnya Hatta tidak berpengaruh terhadap konsep ekonomi yang sudah dirancang. Hatta dan JK sebagai balancing, ada beberapa kebijakan yang diteruskan," kata Yanuar kepada merdeka.com, Sabtu (14/6/2014).
Yanuar melihat, salah satu kebijakan ekonomi yang akan dilanjutkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa adalah program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
"MP3EI itu yang akan diteruskan walaupun namaya bukan MP3EI, tapi caranya berbeda dengan SBY. Kalau SBY lebih kepada manajemen pemerintahan, Prabowo itu inovasi fiskal. Itu perbedaannya, itu adalah strategi," kata Yanuar.
Sementara untuk Jokowi, menurut Yanuar, akan melanjutkan kebijakan fiskal dan moneter melaui strategi bauran kebijakan. Selain itu, untuk melaksanakan kebijakan ekonominya, Jokowi akan menggunakan strategi insentif dan disinsentif kepada kepala daerah. Strategi ini, menurut Yanuar, akan efektif dari sisi ekonomi namun dari sisi kelembagaan akan berisiko mengingat pemerintahan pusat perlu mendapat dukungan pemerintahan daerah.
"Jokowi koordinasi dengan kepala daerah, memberlakukan insentif dan disinsentif kepada kepala daerah. Secara ekonomi betul tapi secara kelembagaan itu perlu mendapat support dari kepala daerah. Jokowi membutuhkan daya dukung dan respek dari kepala daerah," tutup Yanuar.   [did/merdeka]