Isu yang diangkat bukan saja penyerangan pribadi, terkait SARA, tetapi juga reklame kematian yang merendahkan martabat karena akal sehat ditinggalkan.
Kampanye hitam yang sudah diinventarisir itu adalah penyebaran informasi bohong via SMS (short messaging service) soal rencana penghapusan tunjangan guru dan dosen.
Itupun ternyata disusul dengan SMS soal kebohongan dan fitnah terkait etnisitas, agama, dan asal-usul Joko Widodo (Jokowi) yang muslim dan Jawa. PDIP mendapat laporan langsung dari masyarakat soal itu.
"Penyebaran fitnah-fitnah bernuansa SARA ini merugikan kita semua. Karena masyarakat digiring untuk irasional. Ini mobilisasi kebencian yang memecah belah dan menyeret kita ke belakang, makin jauh dari tujuan substantif berdemokrasi untuk membangun kesejahteraan rakyat," jelas politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari, di Jakarta, Jumat (9/5).
PDIP mengimbau KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan partai-partai politik untuk merespon hal itu secara serius dan menghentikan praktek kampanye hitam dan penyebarannya.
Sebaliknya, PDIP juga mengajak masyarakat untuk memulai gerakan melawan kampanye hitam dengan cara memutus rantai pengedarannya.
"Dengan bergotong royong kita wujudkan politik yang digerakkan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan. Yaitu membangun manusia dan masyarakat Indonesia yang hebat, sejahtera dan bermartabat," tandas Eva. [beritasatu]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar