"Saya menyarankan Lurah Warakas menyampaikannya ke lembaga sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur, yaitu ke DPRD, khususnya komisi A. Tidak perlu disampaikan terbuka, jadi semua keberatan keluhan dan sebagainya terkait mekanisme bisa disampaikan," kata Triwisaksana kepada detikcom, Kamis (2/5/2013).
Menanggapi reaksi yang cukup keras dari Jokowi-Ahok, atas keluhan Moelyadi, Triwisaksana meminta agar dua pemimpin di Jakarta tersebut lebih bersikap bijaksana.
"Itu juga sebaiknya Gubernur dan Wakil Gubernur menanggapi persoalan ini dengan bijaksana, karena kebijakan lelang jabatan juga toh muaranya jabatan lurah dan camat yang berkualitas dan disukai oleh warga," ujar pria yang akrab disapa Bang Sani ini.
"Kita harus mendengar dukungan warga tersebut dan juga masukannya. Barangkali warga juga sudah suka dengan Pak Lurah ini, tapi kita harus cari jalan yang sebaik-baiknya," tambah politikus dari PKS ini.
Bang Sani menyatakan DPRD siap memfasilitasi kedua belah pihak untuk bertemu. Pertemuan ini tentu untuk mencari solusi terbaik, karena mungkin saja ada ratusan lurah yang juga tidak setuju dengan lelang jabatan namun tak berani seperti Moelyadi.
"DPRD siap jadi fasilitator agar persoalan semacam ini, yang mungkin juga terjadi tidak hanya di Warakas tapi di kelurahan lainnya, bisa dikomunikasikan," tutup Bang Sani.
Sumber :
news.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar