"Harus ada ruang bagi lurah dan camat inkumben untuk memberikan masukan terkait lelang jabatan," kata Ketua LMK DKI Jakarta Moch. Yusuf ketika dihubungi Tempo, Kamis, 2 Mei 2013.
Kalau tidak, kata Yusuf, maka kebijakan yang baik itu justru jadi sulit diterapkan dan malah membuat resah sejumlah camat dan lurah. "Sosialisasinya saja kan kurang. Lurah dan camat saja baru tahu dari media," katanya.
Meski begitu, Yusuf menyarankan program lelang jabatan jalan terus. "Sekarang lelang jabatan sudah terlanjur berjalan, tidak banyak yang bisa dilakukan," katanya. Untuk tahun depan, dia berharap pemerintah menyediakan kotak keluhan atau masukan untuk menggali tanggapan publik soal proses lelang jabatan ini.
Kotak keluhan ini kelak berfungsi untuk mendengar aspirasi para inkumben. Dengan begitu, apabila ada masukan untuk perbaikan atau kritik keras atas sistem, maka saran dan protes itu tidak dinilai sebagai upaya perlawanan, tapi justru proses untuk jadi lebih baik.
"Juga perlu ditegaskan bahwa tak ada hukuman bagi lurah dan camat yang ingin memberikan kritik soal lelang jabatan," kata Yusuf. "Kalau sekarang, mereka kan cuma bisa nurut aja karena takut," ujar Yusuf.
Terkait Lurah Warakas Mulyadi yang mengkritik keras program lelang jabatan, Yusuf berharap Gubernur Jokowi atau Wagub Ahok tak menganggapnya sebagai perlawanan. Sebaliknya, kritik Mulyadi harus dianggap sebagai kritik atau masukan yang perlu dilakukan. "Saya dukung aksi Lurah Warakas. Ia berani memberikan masukan," kata Yusuf lagi.
Sebagaimana diberitakan, Lurah Warakas Mulyadi mengkritik keras proses lelang jabatan. Dia menegaskan lurah dan camat yang masa jabatannya belum habis seharusnya tidak perlu diikutkan dalam proses lelang. Kalaupun mau diikutkan, masa jabatan lurah dan camat ini harus diberhentikan dahulu. "Lelang jabatan ini melecehkan SK Pelantikan. Buat apa saya ikut ujian kalau saya sudah diangkat jadi lurah," ujarnya dua hari lalu.
Sumber :
tempo.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar