Sebab Lain KJS Jokowi Amburadul: Orang Kaya Demen KJS

Pendataan dan penyerahan kelengkapan surat untuk memperoleh Kartu Jakarta Sehat (KJS) bagi warga tidak mampu sudah dimulai sejak akhir tahun lalu. Namun penyaluran KJS hingga kini masih belum rampung juga. Padahal puluhan ribu warga miskin sangat membutuhkan dengan segera kartu pelayanan kesehatan gratis itu untuk berobat.
Belum beresnya distribusi KJS tak hanya disebabkan banyaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atau ganda. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengungkapkan persoalan lain yang menjadi penghambat. "Ada warga yang sebenarnya mampu tapi bersikeras ingin menikmati fasilitas KJS," kata Dien kepada detikcom, Jumat (11/10/2013).
Dien mengaku persoalan banyak warga mampu ini sudah terjadi sejak awal KJS menjadi program kesehatan untuk orang kecil. Kondisi tersebut mengganggu jalan program tersebut. “Banyak strata dan masyarakat yang ingin ini-itu membuat konflik persoalan itu paling banyak ya di DKI,” ujar Dien.
Dia menyebutkan sejauh ini KJS yang sudah tersalurkan sebanyak 2,9 juta dari target 4,7 juta jiwa warga ibu kota yang berhak menerima.
Sebagai program yang dicanangkan untuk proyek nasional, Dien menegaskan, KJS perlu disempurnakan. Selama ini penerapan yang sudah dilakukan di Jakarta memang perlu dievaluasi dari beberapa hal.
Bagi Dien, salah satu yang penting adalah kemampuan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di setiap wilayah bisa menyaring warga yang berhak memperoleh KJS.
Caranya, dia menjelaskan, berkoordinasi dengan rukun tangga dan rukun warga masing-masing daerah. Hal ini untuk menghindari warga bandel yang bisa menyalahgunakan segala cara untuk memperoleh KJS.
Adapun Kepala Humas Rumah Sakit Budhi Asih, Hamonangan Sirait, menuturkan masyarakat kurang mampu yang memang berhak mendapatkan KJS namun hingga kini belum memegang KJS tidak perlu khawatir.
Hamonangan menjelaskan selama syarat yang dibawa pasien lengkap termasuk surat rujukan puskesmas, kartu keluarga, dan KTP DKI Jakarta, pihak rumah sakit tidak akan menolak. Kecuali memang tidak sesuai prosedur dan faktor lain seperti penuhnya kamar kelas III.
Selama ini, Budhi Asih belum pernah menolak pasien KJS kalau memang sesuai prosuder. Namun, Hamonangan juga berharap ada sosialisasi dari Suku Dinas Kesehatan dan puskesmas di masing-masing daerahnya agar masyarakat juga paham soal KJS.
“Pernah banyak warga datang ke sini katanya mau buat KJS. Itu kan harusnya di puskesmas. Nah, yang sepele seperti ini harus dibenahi juga,” ungkapnya kepada detikcom, Senin (14/10/2013).

Sumber :
detik.com