Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto,
mengunjungi gedung Balaikota Jakarta, Senin (27/5/2013) pagi. Kedatangan
Bambang itu untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo dan pejabat lain dalam hal koordinasi dan supervisi
pencegahan korupsi di pemerintah Provinsi DKI Tahun 2013.
Dalam
pertemuan yang dilaksanakan di Balai Agung tersebut, Joko Widodo
memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan
pencegahan korupsi dengan cara menerapkan asas transparansi dalam hal
anggaran sekaligus pelaksanaan programnya. Jokowi menyatakan, hal itu
sudah disosialisasikan kepada warga.
"Kita sudah memasang poster
APBD sedetail ini, baik di kecamatan, kelurahan, dan provinsi sehingga
manajemen kontrol bisa dilakukan masyarakat," ujar mantan Wali Kota
Surakarta itu.
Selain mengedepankan transparansi penggunaan
anggaran, Jokowi juga mendorong pencegahan korupsi dengan cara lain,
misalnya dengan menerapkan sistem pembayaran elektronik. Salah satu
contohnya adalah pembayaran tiket transjakarta. Jokowi berharap dapat
menerapkan sistem pembayaran elektronik pada lembaga lain.
"Misalnya, tahun ini Pemprov DKI telah melakukan pajak online, Januari ini, meliputi pajak restoran, hotel, parkir. Kami yakin bisa meningkatan PAD (pendapatan asli daerah)," kata Jokowi.
Di
depan pejabat tinggi KPK, Jokowi mengaku yakin mampu menciptakan iklim
birokrasi yang transparan di Pemprov DKI Jakarta. Meski demikian, Jokowi
mengakui bahwa hal tersebut membutuhkan waktu lama dan kemauan politik
kuat.
Hingga pukul 10.35 WIB, pertemuan yang turut dihadiri oleh
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Kepala Badan
Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPK) Mardiasmo tersebut masih
berlangsung. Sesuai rencana, acara akan dilanjutkan dengan diskusi.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar