Jokowi Ingin Pengadaan dan Perizinan Pemprov DKI Diawasi KPK

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin pengadaan barang dan jasa serta perizinan satu atap di Pemprov DKI minim dari potensi korupsi. Untuk itu, Jokowi meminta KPK mengawasi. KPK pun menyanggupi.
"Tadi sudah disampaikan, nah itu mengenai badan layanan perizinan terpadu, badan pengadaan barang dan jasa. Nah nanti akan ada sistem terintegrasi yang akan disampaikan dan ini dikerjasamakan agar dapat orang terbaik," jelas Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima KPK dan BPKP di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).
"Nanti mendampingi, sistemnya ada di KPK," jelas Jokowi.
Sementara Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang hadir di Balai Kota DKI, menanggapi positif keinginan Pemprov DKI yang dikomandani Jokowi-Ahok ini.
"Nah ini perlu didiskusikan, makanya, kami akan MoU dengan Pemda. Beberapa usulan yang sistemnya sudah diprogram di KPK, akan kita delivery ke Pemprov DKI. Karena kami juga ingin lihat orang-orang baik seperti Pak Jokowi dan Pak Wagub Tjahja Purnama, nah ini orang-orang yang harus didukung," jelas Bambang.
KPK dan BPKP akan membangun sistem yang bisa meminimalisir potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Selain mendampingi Pemprov DKI, KPK juga akan melatih PNS Pemprov DKI. Bisa pula KPK menempatkan 1-2 orang di Pemprov DKI, namun untuk saat ini sistem menempatkan orang belum memungkinkan karena SDM KPK sedikit, tak sampai 700 orang.
"Jadi tadi kami berikan sinyal kepada Pak Gubernur, kami akan desain sistem arsitektur SDM kita (KPK) yaitu menempatkan orang. Sekarang ini belum. Cuma dalam arsitektur SDM kita kamui udah desain, kemungkinan besar KPK belajar dari teman-teman BPKP. Hampir dari semua inspektorat di Indonesia, nggak ada jejak BPKP (mungkin maksudnya KPK, red). Jadi harus ada jejaknya. Jadi sebarkan virus kebaikan bukan hanya virus cinta," kata Bambang.
Apakah hal ini dilakukan pada eksekutif saja, atau legislatif juga?
"Kalau pemerintah itu kan Pemprov DKI, tapi kalau pemerintahan itu ada DPRD-nya. Nah tapi saya belum berani ngomong itu, saya nggak mau klaim-klaim tapi di tingkat DPR, kami sudah diminta oleh pimpinan DPR dan BK, jadi kami sudah studi soal kewenangan parlemen dan kami sudah survei sebagian dan akan disajikan," jelas Bambang.

Sumber :
detik.com