Langkah 32 anggota DPRD DKI Jakarta yang akan menggunakan hak
interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai sebagai
upaya untuk menjegal orang nomor satu di Ibukota itu untuk maju sebagai
calon presiden pada pemilu 2014. Lalu apa tanggapan Jokowi?
"Dijegal
untuk apa gitu loh? Biar namanya jelek? Gak usah dijelek-jelekin saja
udah jelek kok," ujar Jokowi sembari tesenyum di Balaikota DKI, Jalan
Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).
Jokowi
menegaskan, jika legislator Kebon Sirih tetap bersikeras untuk
menggunakan hak interpelasi terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS),
dirinya mengaku siap memberi penjelasan. Sebab, interpelasi adalah hak
anggota DPRD untuk mengontrol kinerja Pemprov DKI Jakarta.
"Interpelasi,
ya nanti dijelasin, kalau bertanya ya dijelasin. Santai sajalah. Itu
haknya dewan kok, dan itu sebenarnya hal yang sangat teknis," kata
Jokowi.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menilai
Jokowi belum bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait
sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS). Anggota Komisi E, bidang
Kesejahteraan Masyarakat DPRD DKI, Asyraf Ali mengatakan ada 32 anggota
DPRD yang menandatangani hak interpelasi untuk melegserkan Jokowi dari
jabatannya.
"Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika
hak interpelasi dipakai," ujar Asyraf saat rapat dengar pendapat bersama
16 rumah sakit di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar