"Mungkin minta penjelasan, ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu kita jelasin INA CBGs itu apa ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu kenapa ada 16 RS itu ada keinginan (keluar dari KJS) meskipun tidak jadi," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (27/5/2013).
Namun saat ditanya mengenai undangan DPRD terkait penjelasan KJS yang dilayangkan Komisi E DPRD DKI, Jokowi mengaku belum menerimanya. "Tidak ada undangan ke saya, mungkun Pak Wagub saya tidak tahu," katanya.
Menurut informasi pertemuan antara Komisi E DPRD DKI dan Jokowi akan digelar pada pukul 10.30 WIB. Rapat ini juga akan dihadiri Dinas Kesehatan Pemprov DKI dan akan membicarakan terkait KJS.
Sistem pembayaran tagihan KJS dari Pemprov DKI Jakarta ke pihak rumah sakit saat ini menggunakan sistem pengelompokkan berdasarkan daftar grup penyakit dalam Indonesia Case Based Groups (INA CBGs).
Menurut Jokowi, yang seharusnya dibenahi itu adalah sistem biaya operasional yang diterapkan oleh rumah sakit. Bukan sistem pembayaran KJS-nya. Biaya tersebut harus sama di setiap rumah sakit.
"Begini loh, ada tarif sebuah penyakit misalnya cuci darah ada yang Rp 2 juta, di rumah sakit lain ada yang Rp 1 juta, rumah sakit lain ada yang Rp 600 ribu. Mana yang benar? Mustinya kan semuanya harus sama harganya. Kemudian tindakan medis misalnya sakit perut, ada yang diputusin dioperasi, ada yang dengan obat. Sistem itu yang diperbaiki. Bukan KJS-nya," kata Jokowi, Kamis (23/5) lalu.
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar