Sabtu, 29 Maret 2014

Ngarep Koalisi, Tapi Bilang Benci

Pencapresan Joko Widodo (Jokowi) ternyata mengundang lawan politik untuk melakukan sejumlah serangan. Berbagai persoalan diungkit agar publik melek dengan janji-janji Jokowi saat kampanye sebagai calon gubernur DKI Jakarta.
Wawasan dan pengalaman Jokowi selama di Solo dan belum genap dua tahun di Jakarta dinilai belum mumpuni memimpin bangsa. Banyak yang meragukan suami Iriana itu mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Namun nampaknya suara keras para kader terhadap Jokowi bersifat pribadi. Pendapat berbeda justru terlontar dari kader partai sama dengan menyebut siap berkoalisi dengan PDIP.

Berikut kritik Jokowi tapi elit partai mau koalisi dengan PDIP:

PKS
Wasekjen PKS Fahri Hamzah menyatakan bahwa partainya lebih baik oposisi ketimbang mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden di 2014. Namun pernyataan Fahri itu ternyata berbeda dengan pilihan sikap PKS, yang ternyata membuka peluang berkoalisi dengan PDIP yang mengusung Jokowi.
Anggota Dewan Syuro PKS Jazuli Juwaini mengatakan, soal komunikasi politik pihaknya sudah membangun dari jauh hari, termasuk dengan PDIP. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika PKS berkoalisi dengan PDIP dan mendukung Jokowi jadi presiden.
"Kalau komunikasi kita bangun dengan siapa saja. Bukan hanya parpol, bahkan ormas. Bisa saja dengan siapapun (koalisi) yang tujuannya sama. Misi-nya sama yang ingin menyejahterakan rakyat," kata Jazuli dalam pesan singkat, Senin (24/3).

PAN
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Didik J Rachbini mengkritik kebijakan Jokowi sebagai pemimpin Provinsi DKI Jakarta dalam menangani masalah banjir dan macet di Jakarta.
"Jokowi tidak pernah membuat gorong-gorong. Risma membuat gorong-gorong sebesar truk di Surabaya," kata Didik tentang kinerja Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, Senin (24/3).
Pendiri Pusat Data Bersatu (PDB) ini juga mengkritik keputusan Jokowi karena tidak melanjutkan rencana pembuatan terusan sungai Cisadane yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang.
Meski begitu, Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno tidak memungkiri jika partainya juga turut melirik PDIP untuk berkoalisi. Terlebih menduetkan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) sebagai pasangan capres dan cawapres 2014 mendatang.
"Sudah menjadi pembahasan informal di internal PAN. Ada yang pro dan kontra, namun yang mendukung semakin kuat," ujar Teguh saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (5/2).

Golkar
Sekjen sekaligus juru kampanye nasional (Jurkamnas) Golkar , Idris Marham menyindir soal pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ). "Apakah DKI Jakarta masih macet? Apakah DKI Jakarta masih banjir?" ujar Idrus di depan ribuan massa kampanye, Selasa (18/3).
Lebih lanjut, Idrus bertanya kepada para ribuan pendukung partai berlambang pohon beringin ini. Kali ini dia menyinggung soal sosok yang pantas untuk memimpin Indonesia. "Bangsa Indonesia bisa maju kalau dipimpin profesional? Atau yang dipimpin popularitas?" ucapnya.
Namun sejumlah elit di Partai Beringin justru terang-terangan melirik PDIP untuk berkoalisi. "Koalisi Golkar dan PDIP dalam Pilpres 2014 sangatlah mungkin. Kedua partai merupakan partai tua dan berpengalaman panjang dalam politik," kata Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y. Thohari.

PPP
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Abraham Lunggana atau Haji Lulung mengkritisi pergantian kepala dinas yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Jokowi memilih mantan Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Agus Suradika menjadi Kepala Bagian Perpustakaan dan Arsip DKI Jakarta dan mengangkat Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Lasro Marbun menjadi Kadisdik DKI Jakarta
"Saya paling memperhatikan pergantian Agus Suradika jadi kepala arsip. Seorang profesor basic pendidikan kok ditaruh di arsip. Itu saya kritisi," ujar Lulung kepada wartawan, Senin (17/2).
Sementara itu Sekjen DPP PPP, Romahurmuziy mengklaim lebih dulu mengusung Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (Capres) 2014-2019, ketimbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurutnya, koalisi PPP dengan PDI Perjuangan sangat mungkin terjadi. Dasarnya, PPP sudah memiliki pengalaman bersanding dengan PDIP, saat Megawati Sukarnoputri menjadi presiden, didampingi oleh Hamzah Haz yang ketika itu menjadi ketua umum PPP. "Jadi kita sudah berpengalaman dengan PDIP," kata M Romahurmuziy.

Sumber :
merdeka.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar