Pasalnya, Jokowi dianggap hanya memenuhi faktor restropektif namun tidak prospektif.
"Sebenarnya kita agak gila semua orang keranjingan Pak Jokowi padahal tidak sepatah katapun kita dengar Pak Jokowi ini mau ngapain kalau jadi presiden," kata pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Moeloek dalam acara rilis telesurvei yang diadakan Soegoeng Sarjadi School of Government (SSSG) di hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis (13/3/2014).
Padahal secara rasional, kata dia, harus ada pertimbangan retrospektif yaitu jejak rekam calon dan prospektif, seperti visi dan program yang akan dilakukan oleh tokoh. Hal itu selayaknya tidak dilakukan dalam waktu singkat.
"Kalau teori voting pemilih mendasarkan dua hal melihat restropektif ke belakang artinya orang ini siapa, kedua prospektif apa yang ditawarkan oleh tokoh itu," kata dia lagi.
Seperti dalam telesurvei hari ini, Jokowi kembali menjadi calon presiden yang elektabilitasnya paling tinggi melalui jajak pendapat yang dilakukan di 10 kota oleh SSSG.
Tingkat elektabilitas Jokowi yang kini menjabat gubernur DKI Jakarta itu hingga 40,32 persen sementara calon lain menempati tingkat elektabilitas yang jauh di bawah yakni 10,64 persen untuk Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla 6,08 persen.
Namun, kata Hamdi, publik "gila" yang keranjingan Jokowi itu dianggap tak bisa dilepaskan dari sistem pemilu Indonesia yang terdiri dari pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) yang tak serentak.
Sehingga partai politik cenderung mengukur pileg lebih dahulu sebelum melambungkan nama calon presidennya.
Padahal untuk sosialisasi visi dan program ke depan selayaknya, menurut Moeloek, dibutuhkan satu hingga dua tahun untuk meyakinkan publik. Dalam masa-masa itu survei pula dianggap akan makin efektif mengukur elektabilitas.
"Ini (kurangnya prospektif) yang jadi problem," ujarnya.
Sumber :
beritasatu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar