DPD RI Asal DKI Minta Mendagri Beri Sangsi Jokowi

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Pardi mendesak Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi memberi sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Sanksi tersebut sebagai kosekuensi karena Jokowi meninggalkan tugas dalam jam dinas untuk nyekar makam Bung Karno tanpa izin Mendagri.
“Mendagri harus ngasih sanksi untuk Jokowi, karena meninggalkan wilayah kerjanya ke Blitar tanpa sepengetahuan Mendagri” kata Pardi saat dihubungi, Kamis, (13/3/2014).
Seharusnya, lanjut Pardi, Jokowi bisa membedakan antara urusan pribadi, partai politik, dan tugas mengabdi kepada warga DKI Jakarta. Menurutnya, Jokowi harus mengutamakan kepentingan warga DKI.
“Seorang pemimpin harus mengabdi bagi kepentingan rakyat. Pemimpin harus bisa menyingkirkan kepentingan pribadi, utamakan rakyat,” tegas senator asal DKI Jakarta itu.
Pardi menegaskan, persoalan utama Jakarta seperti macet dan banjir hingga kini belum mampu diatasi Jokowi. Demikian pula dengan sarana transportasi publik yang hingga kini malah semakin buruk.
“Setiap hari kita mendengar ada saja armada busway yang mogok, atau rusak bahkan terbakar, implementasi BPJS. Jadi masih sangat banyak persoalan yang harus diselesaikan Jokowi. Makanya jangan nyapres dululah pada Pemilu 2014 ini,” saran Pardi.

Sumber :
jpnn.com