Pemesan Survei Stan Greenberg Ternyata Partai Demokrat

Publik selama ini mengira popularitas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) melesat karena ada konstultan politik asal Amerika Serikat (AS) di belakangnya.
Publik pun menduga James Riady yang menyewa jasa konsultan kawakan Amerika Serikat (AS), Stan Greenberg untuk melakukan survei elektabilitas para capres, di mana hasilnya Jokowi 68% dan PDI-P 28%. Ternyata semua itu tidak benar.
Menurut Sekjen Barisan Relawan Jokowi (Bara JP), Utje Gustaaf Patty di Jakarta Rabu (12/2/2014), yang menyewa Stan Greenberg justru adalah Partai Demokrat untuk merekayasa agar Partai Demokrat masih nomor satu di Indonesia.
"Presentasi diadakan di kantor Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Jadi tidak benar bahwa Stan Greenberg dibiayai oleh James Ryadi," ungkap Sekjen Barisan Relawan Jokowi (Bara JP), Utje Gustaaf Patty dalam rilis yang diterima SP di Jakarta Rabu (12/2/2014).
Utje merasa perlu mengklarifikasi hal ini, dengan empat alasan.
Pertama, TV One sudah dua kali menayangkan wawancara dengan Ketua Umum Bara JP, Sihol Manullang, Senin-Selasa (10-11/2). Dalam wawancara sesungguhnya sudah ditegaskan bahwa yang membayar Stan Greenberg bukan Jokowi dan bukan PDI-P.
"Tayangan TV One hanya dari pihak Bara JP (sebagai pihak pertama yang mengumumkan hasil survei Stan Greenberg), tetapi tidak mewawancarai pengundang atau pembayar Stan Greenberg," ujar Utje.
Kedua, ada yang menyebut hasil penelitian Greenberg sebagai hoax (bohong) dan merupakan rekayasa.
Ketiga, ada yang menyebut Stan Greenberg dipesan untuk merekayasa hasil survei, untuk mengangkat nama Jokowi.
Keempat, kedatangan Tim Greenberg dikait-kaitkan dengan James Riady. Padahal James malah tidak tahu apa-apa, sama sekali tidak terlibat. Pemesan, justru orang lingkaran dalam kekuasaan.
"Kami tidak ada kaitan dengan James Riady. Klarifikasi ini bukan untuk membela James, tetapi jangan sampai pemesan survei bersembunyi dan menunjuk kambing hitam," tegasnya.
Karena itu, kata dia, Tim Bara JP memprediksi, pemesan survei itu bisa tiga kemungkinan atau kombinasi dari ketiganya.
Pertama, pemesan adalah Isran Noor secara pribadi, yang kebetulan juga sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim).
Kedua, yang memesan adalah APKASI, di mana Isran Noor sebagai ketua.
Dan kemungkinan ketiga, Partai Demokrat yang meminta Isran Noor memesan Stan Greenberg.
"Jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit APKASI, akan menjadi jelas apakah APKASI yang memesan. Uang rakyat tidak boleh digunakan membiayai kepentingan pribadi," kata Utje.

Sumber :
suarapembaruan.com