"Itu sah-sah saja ketika seorang pimpinan melakukan sikap itu. Kita berharap dengan adanya rotasi ini mesin birokrasi nggak lambat lagi, artinya bisa melakukan percepatan, jadi rakyat tidak terbengkalai bisa cepat mengatasi banjir, kemacetan di akhir masa jabatan Jokowi bisa selesai semua," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Ashraf Ali, Rabu (12/2/2014).
Ashraf mengatakan, Jokowi tidak akan gegabah untuk memutuskan pegantian beberapa jabatan krusial tersebut. Ada pertimbangan dari berbagai aspek, sebab menyangkut penyelesaian masalah di Jakarta.
"Tentunya itu dengan melakukan berbagai pertimbangan. Yang penting bisa mengacu pada hal yang realistis dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek," jelasnya.
Meski demikian, Fraksi Golkar menilai selama ini kinerja beberapa kepala dinas yang kini dipindahkan sudah cukup baik. Namun rotasi perlu dilakukan sebagai bentuk penyegaran.
"Kinerjanya sebenarnya semuanya nggak ada yang buruk, baik juga. cuma rotasi itu kan bagian daripada sitem birokrasi," ucapnya.
Beberapa kepala dinas yang dicopot Jokowi kemudian dimasukkan ke dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Ada tujuh anggota TGUPP yang dilantik oleh Gubernur DKI, yaitu:
- Taufik Yudi Mulyanto, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan
- Udar Pristono, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan
- Kian Kelana, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial
- Sugiyanta, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan
- Ipih Ruyani, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian
- Zainal Musappa, sebelumnya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Unu Nurdin, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar