Jokowi Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Bahas Zonasi Kelautan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuannya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Syarif Tjitjip Soetardjo di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat membahas mengenai zonasi kelautan.
"Kami harus mengatur dan mengadakan zonasi, atau tata ruang kalau di darat," kata Tjitjip usai bertemu Jokowi, Senin (28/10/2013).
Tjitjip mengatakan, perlunya melakukan zonasi di perairan Jakarta dalam rangka merealisasikan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
"Kita ada 300 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang punya itu. Dengan zonasi kami baru bisa mengetahui yang mana nanti untuk industri, perikanan, sehingga tata ruang di laut akan tertata dengan baik," kata Tjitjip.
Selain itu, Tjitjip menjelaskan zonasi di perairan Jakarta juga berhubungan erat dengan langkah pemerintah pusat maupun DKI membangun reklamasi pantai dan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall.
"Karena Perpresnya baru keluar Desember 2012, sekarang yang sudah ada di depan teluk Jakarta ini dengan reklamasi sudah diberi izin oleh gubernur, sehingga pada waktu Perpres belum ada, tapi UU sudah ada," kata Tjitjip.

Jokowi Akan Tata Wilayah Laut
Pemanfaatan wilayah perairan akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta semaksimal mungkin. Zonasi terhadap wilayah tersebut bakal dilakukan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga memudahkan menata laut.
Jokowi mengatakan zonasi laut Jakarta akan disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jakarta. “Dibawah laut itu kan ada kabel, pipa gas, semuanya harus menyesuaikan dengan zonasi itu, karena sudah ada pembagian yang jelas,” kata Jokowi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Zonasi ditambahkan Jokowi juga berhubungan dengan rencana pembangunan bendungan raksasa atau giant sea wall (GSW) , sebagai langkah mengamankan Jakarta dari banjir rob. Kendati demikian, sistem zonasi ini tidak akan mengubah desain GSW.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Tjitjip Sutardjo mengungkapkan di Jakarta ditargetkan pengaturan zonasi laut akan dilakukan pada tahun depan. “Insya Allah 2014. Karena Pak Gubernur walau orangnya lemah lembut, cepat kerjanya,” katanya.
Tjitjip mengaku sudah dua kali bertemu dengan Jokowi membahas pengaturan zonasi laut di Teluk Jakarta. Sebagai provinsi dengan tingkat perekonomian tertinggi di Indonesia, pengaturan zonasi laut sangat dibutuhkan oleh DKI.
Kementerian Kelautan, kata Tjitjip, membawahi 300 kabupaten-kota yang mempunyai zonasi. Layaknya sistem tata ruang di darat, dengan adanya zonasi laut, maka nantinya pemerintah daerah dapat mengetahui mana saja wilayah laut yang dapat dibangun sebagai wilyah industri, perikanan, dan lainnya.

Sumber :
- tribunnews.com
- Pos Kota