Gubernur DKI Joko Widodo mengakui memiliki pendekatan khusus untuk
meredam penolakan warga atas program-program Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta. Salah satunya adalah pendekatan "politik meja makan".
Di
depan ratusan mahasiswa Stikom Interstudi, Jakarta Selatan, Rabu
(19/6/2013), Jokowi menjelaskan, suatu program kebijakan haruslah
disertai dengan manajemen lapangan yang baik. Jika menemui suatu
masalah, hendaknya bukan tindakan represif yang dipilih, melainkan
komunikasi.
"Misalnya warga Waduk Pluit, kita sudah bertemu berkali-kali, tapi masih ada masalah. Ya, saya ajak makan saja," ujar Jokowi.
Mantan
Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, sebenarnya bisa saja Pemprov DKI
menggunakan jalur cepat, yakni tindakan represif main gusur, main
usir, serta main bangun. Namun, menurutnya, aksi itu bukan bagian dari
kebudayaan Indonesia.
"Itu bukanlah cara yang baik. Maka, kita
lakukan pendekatan yang lunak, tanpa represif tanpa Satpol PP serta
petugas keamanan," lanjutnya.
Menurut Jokowi, meski memerlukan
proses yang tidak sebentar, pendekatan politik meja makan dianggap
ampuh meredam penolakan warga atas programnya. Buktinya, kata Jokowi,
gelombang penolakan warga sekitar Waduk Pluit tak sebesar beberapa
waktu lalu. Warga mulai bersedia pindah ke rumah susun sewa sederhana.
Diberitakan
sebelumnya, Jokowi memang pernah mengundang beberapa tokoh warga di
sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk makan siang
bersama di gedung Balaikota, Selasa (21/5/2013) siang. Di sana, keluh
kesah masyarakat terkait rencana relokasi ditumpahkan kepada Gubernurnya
secara langsung.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar