Dalam evaluasi penyerapan anggaran, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
(Jokowi) menanyakan kepada 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
masih rendah dalam penyerapan. Ia mengancam akan menyembelih atau
mencopot kepala dinas yang tidak mencapai target yang ditetapkan.
Jokowi
ingin ingin Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD Tahun 2013
maksimal 3 persen. Oleh karenanya, ia menekan setiap SKPD untuk menyerap
anggaran setinggi mungkin.
Kepala Dinas Perumahan Jonathan
Pasodung yang merupakan SKPD dengan penyerapan terendah yakni 2,18
persen dari Rp 1,02 triliun tampak gugup ketika ditanya berapa persen
target untuk penyerapan hingga akhir tahun ini.
"Baik Pak, Dinas
Perumahan sanggup melaksanakan, dan apa yang dilaporkan khusus. Di atas
90 persen," jawab Jonathan ketika ditanya Jokowi.
Jokowi
menimpali bahwa target Silpa tahun ini 3 persen yang berarti rata-rata
penyerapan anggaran adalah 97 persen. Jonathan pun dengan terbata-bata
mengatakan "97 Persen Pak," sahutnya dengan disambut tawa para hadirin.
Berbeda
dengan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono yang mengatakan kendala
penyerapan di Dishub terletak pada pengadaan bus. Untuk itu, Udar
menargetkan 97 persen penyerapan anggaran dari total alokasi Rp 1,99
triliun.
"Dinas Perhubungan intinya siap, pengadaan bus, dari
sekian besar anggaran ada Rp 1 triliun dan Rp 500 juta ada di bus. Hanya
bus sedang ada lelang, lelang pertama gagal. Jadi mohon izin, 97 persen
karena ada sisa lelang," jelas Udar.
Jokowi mengatakan untuk persoalan lelang dapat diselesaikan di Dinas. Sehingga, hal-hal kecil tidak dilaporkan terhadapnya.
Sementara
Dinas Pertamanan dan Pemakaman terkendala dalam penyerapan adalah
masalah pembebasan lahan. Sebab dari 88 titik yang direncanakan dapat
terealisasi 55 titik, sisanya karena ada persoalan hukum.
"Pertamanan
sebagian besar di pembebasan lahan. Pembebasan tanah ada 55 titik dari
88 titik. Sebagian bisa di perubahan dan lain tidak karena masalah
hukum," ucap Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Widyo Dwiyono Budi.
Jokowi
pun meminta agar lahan yang terkendala masalah hukum untuk di-drop.
Namun, tetap dipastikan bahwa anggaran dapat terserap dengan baik.
Widyo
mengatakan 96 persen dapat dicapai dari 55 kegiatan bisa dilaksanakan.
Namun, Jokowi mengatakan target Silpa 3 persen dan Widyo pun meralat
target pencapaian tersebut. "97 Persen Pak," ucapnya.
Begitu pula
Dinas PU dengan anggaran Rp 2,7 triliun dapat mencapai target
penyerapan 97 persen. Kendala yang dipersoalkan lahan, lelang dan
rancang bangun, namun dengan tidak yakin Kepala Dinas PU Manggas Rudi
Siahaan menargetkan 97 persen.
"Izin dinas PU, 11,3 persen Pak bukan 6,3 persen (penyerapan anggaran saat ini). 97 Persen (target)," ucap Manggas.
Kemudian
Jokowi mengatakan Pembebasan tanah yang kira-kira tidak terserap
dikembalikan ke anggaran perubahan. Sehingga, jika ada yang di drop maka
segera dilaporkan.
"Kalau nanti saya kumpulkan dan nanti tidak tercapai target bisa disembelih. Kok, enggak ada yang 98 persen sih," cetus Jokowi.
Sementara,
Dinas Kelautan dan Pertanian dari anggaran Rp 741 miliar ditargetkan 97
persen. Hal tersebut karena anggaran pembebasan Lahan Rp 423 miliar
belum terserap akan dikembalikan dalam APBD-P.
"Ada 9 lokasi
enggak bisa dilaksanakan. Setelah ditinjau lapangan tidak ada akses
jalan. Karena kontrak belum proses, yang saya kontrak 80 persen, saya
usahakan 95 persen. Kalau enggak 97 persen, efisiensinya itu yang belum
kami hitung. Ya 97 persen Pak," jelas Kadis Kelautan dan Pertanian Ipih
Ruyani.
Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Olahraga dan Pariwisata juga sama 97 persen dari penyerapan anggaran.
Jokowi
menekankan agar kegiatan segera dimulai seperti lelang, sehingga
Desember nanti target dapat terealisasi. "Saya catat dengan tulisan
tangan, sehingga tidak terpeleset," ucapnya.
"Saya cek di
lapangan dengan wagub, sehingga ikut mengisi. Masalah kecil-kecil dengan
dinas, bupati, walkot, lurah, sudin silakan selesaikan sendiri,"
imbuhnya.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar