Berbatik cokelat lengan panjang Pramono Anung memasuki pintu Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, sekitar pukul 14.25 WIB, Jumat (16/1/2015).
Pramono tak blak-blakan soal maksud pertemuannya dengan Presiden Jokowi. "Nemenin Menkum HAM," kilahnya saat ditanya wartawan. Menkum Yasonna Laoly memang pergi ke Istana dalam jeda waktu yang tak begitu lama dengan Pramono.
Namun kedatangan Pramono sangat jelas membawa maksud khusus. Apalagi isu santer tak lama lagi Presiden Jokowi bakal melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri dan langsung menonaktifkan Komjen Budi yang ditetapkan KPK jadi tersangka tersebut.
Apalagi Pramono Anung dikenal sangat dekat dengan Megawati Soekarnoputri, banyak elite PDIP menyebut Pramono sebagai tangan kanan Ibu Mega. Pramono juga tahu persis bagaimana sikap Ibu Mega dan Ketum NasDem Surya Paloh yang juga mondar-mandir ke istana, terkait pelantikan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.
Semakin jelas kedatangan Pramono Anung datang menjadi kepanjangan tangan Megawati. Apalagi Pramono nyaris tak pernah absen di pertemuan penting para elite KIH yang belakangan semakin intens pasca Komjen Budi Gunawan ditetapkan KPK menjadi tersangka.
Pertemuan terakhir digelar di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Perbincangan para ketua umum KIH pada Kamis (15/1) malam secara blak-blakan membahas dukungan terhadap Komjen Pol Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri.
"Ini membahas pekembangan di tingkat nasional. Dukungan sepenuhnya terhadap calon Kapolri yang telah diusulkan Jokowi, sehingga kader Hanura di sidang paripurna (DPR) menyatakan (dukungan) untuk Budi Gunawan," kata Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di depan kediaman Megawati, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2015) malam.
Pertemuan sebelumnya dilakukan di restoran Tugu Kunstrkring Paleis, Jakarta Pusat, Selasa (13/1) malam. Selain Mega dan Surya Paloh, hadir juga Sekjen Partai NasDem yang juga anggota Komisi III DPR Patrice Rio Capella, Pramono Anung, dan sejumlah elite KIH lain. Pramono Anung hadir di pertemuan ini dan membenarkan inti pertemuan ini menyoal penetapan Komjen Budi Gunawan jadi tersangka KPK.
"Intinya ginilah. Kalau tidak membahas persoalan Kapolri pasti kita berbohong. Artinya hak prerogatif presiden itu harus dihormati oleh siapa pun karena negara ini sistemnya presidensial," kata Pramono saat berbincang dengan detikcom, Rabu (14/1/2015).
Dan ketika presiden sudah menggunakan hak prerogatifnya, menurut Pramono, seharusnya semua pihak menghormati. Karena itu Komisi III kemudian melanjutkan proses fit and proper test Kapolri.
"Kaitan persoalan hukum tentunya kita menghormati, tetapi juga meminta lembaga penegak hukum jangan melakukan politisasi hukum. Sebab dalam hal pengumuman Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka time framenya dengan waktu substansinya, orang dengan gampang menebak itu," kata Pramono.
Simpul dari berbagai pertemuan itu dapat dibaca dari pernyataan Surya Paloh yang bicara 'lebih cepat lebih baik' soal pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Surya Paloh juga telah menemui Jokowi dua hari berturut-turut terkait hal ini. Lalu apakah Mega menyampaikan pesan yang sama seperti Paloh melalui sang tangan kanan Pramono Anung?
Saat ini semakin banyak pihak berharap agar Jokowi mengambil keputusan secara negarawan dengan tetap menjaga komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Presiden SBY bahkan berkicau 'selamatkan presiden' yang dimaknai banyak pihak sebagai 'save Jokowi' dari para 'Sengkuni'.
"Mari kita selamatkan Negara, Presiden dan Polri. Dengarkan suara rakyat," kicau SBY yang seolah langsung mengarah ke Presiden Joko Widodo, melalui twitter, Jumat (16/1/2015). [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar