Pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri tengah menjadi bola
panas. Bola itu sempat menggelinding di Senayan, namun setelah itu
kembali dilempar ke Istana.
Ya, Kamis (15/1/2015) kemarin secara resmi
Komjen Budi Gunawan disetujui sebagai Kapolri dalam rapat paripurna
DPR. Hanya satu fraksi saja yang tak sepakat, yaitu Demokrat. Penolakan
Demokrat tak menjadi soal karena akhirnya pimpinan memuluskan langkah
Komjen Budi.
Setelah disetujui dewan, pencalonan Komjen Budi
dikembalikan ke Presiden Jokowi.
Kontroversi pencalonan Komjen
Budi sudah terjadi sejak akhir pekan lalu setelah Presiden Jokowi secara
resmi mencalonkannya sebagai Kapolri. Pro dan kontra muncul terkait
pencalonan mantan Kapolda Bali tersebut. Terlebih saat KPK mengumumkan
status tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan dalam kasus rekening
gendut.
Suara-suara yang kontra sudah terdengar nyaring sejak
lama. Bahkan para relawan dan artis yang mendukung Jokowi pada pilpres
lalu juga ikut berada di barisan terdepan menyuarakan penolakan
pencalonan Komjen Budi. Mereka meminta agar Presiden Jokowi tak melantik
Komjen Budi sebagai Kapolri.
"Saya melihat dia (Jokowi) dikepung
oleh sejumlah kepentingan, tugas dia sebagai pemimpin tentu mengelola
tekanan-tekanan itu," kata salah satu relawan, Fadjroel Rachmad dengan
wajah kecewa di Istana Kepresidenan kemarin.
Dugaan banyak
kepentingan dalam pemilihan calon Kapolri juga pernah diungkapkan
anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dua hari lalu saat melakukan fit
and proper test calon Kapolri Budi Gunawan di gedung DPR. Bambang
bahkan terang-terangan menyebut PDIP paling getol mencalonkan Kepala
Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) tersebut.
"Apa yang
sesungguhnya terjadi antara Istana dan Anda (Komjen Budi). Karena kami
yang dengar hanya rumor, apalagi calon Kapolri ini bukan hanya Budi
Gunawan, ada calon lainnya. Rumor beredar, Komjen BG didukung PDIP
dengan tekanan gas yang pol. Padahal ada juga calon lain. Ini bisa betul
dan tidak," kata Bambang.
Bambang mencium ada aroma rebutan
posisi di penegak hukum antara PDIP dan NasDem. Setelah posisi Jaksa
Agung di tangan NasDem, PDIP mengincar posisi lain. Jabatan Kapolri yang
kini diburu PDIP.
"Saya sebagai partai di luar pemerintahan,
saya menduga-duga apa yang terjadi. Kalau soal Jaksa Agung, PDIP
kemudian harus merelakan posisinya, saudara Trimed (politikus PDIP,
Trimedya Panjaitan) kalau gak salah. Jadi tentu untuk kapolri ada
hitung-hitungan khusus, sehingga orang menduga-duga ini peristiwa
politik," ujar Bambang.
Sementara politikus Partai Gerindra
Desmond J Mahesa yakin, nama Komjen Budi muncul karena disorongkan
Megawati. Selama ini Komjen Budi dikenal dekat dengan Megawati karena
pernah menjadi ajudannya saat menjabat sebagai presiden. Sedangkan
Jokowi tak kuasa menolak permintaan Mega.
Karena itu, Gerindra
tak mau terbawa dalam permainan PDIP. "Ini titipan Megawati, Jokowi
tidak mau terus kami tolak. Kami tidak mau masuk dalam permainan
mereka," kata Desmond di gedung DPR.
"Kita gunakan taichi, bola
yang dilempar ke kita maka kita putar-putar dan kita balikkan lagi. Kita
tidak mau melegitimasi Jokowi membuang orang (Budi Gunawan)," imbuhnya. [merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar