Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh
dianggap terlalu mengintervensi kebijakan Presiden Joko Widodo. Hal ini
menurut pengamat politik akan membahayakan keberlangsungan pemerintahan
Jokowi.
Namun, bisakah kedua tokoh petingi di Koalisi Indonesia Hebat itu legowo dan tidak memaksakan kehendaknya terhadap Jokowi?
Pengamat
Politik dari Charta Politica Yunarto Wijaya menyebut kedua tokoh itu
sulit untuk tidak mengintervensi Presiden Jokowi. Baik Mega dan Paloh
menurut dia tentu akan memperjuangkan kepentingan partai-partai
pengusung Jokowi saat pilpres lalu.
"Jangan pernah berharap
kepentingan itu hilang. Setiap seorang pemimpin itu punya ujian dari
kepentingan sekelilingnya, partai pendukung. Berharap itu sama saja
buang-buang energi. Lebih baik menjaga Jokowi agar ritmenya independen,"
kata Yunarto kepada detikcom, Jumat (16/1/2015).
Dia mengatakan
Jokowi sebenarnya bisa kuat untuk tetap tegas mempertahankan
kebijakannya. Beberapa contoh nyata mantan Gubernur DKI itu adalah
meminta masukan saran dari PPATK dan KPK dalam menyeleksi menteri di
kabinetnya. Selain itu, putusan Jokowi agar para jajaran menterinya
tidak rangkap jabatan di parpol adalah bukti terobosan lain.
"Bisa
sebenarnya Jokowi. Dia sudah melakukan kedua hal itu. Tapi, disayangkan
saat Jaksa Agung dan Kapolri, dia enggak mempertahankan transparansi
itu. Padahal, dua institusi ini jadi ujung tombak pemerintahan Jokowi
yang integritas dan kepemimpinan bersih," tuturnya.
Hal senada
dikatakan analisis politik dari Centre for Strategic of International
Studies (CSIS) Arya Fernandes. Menurut dia, sulit mengharapkan Mega dan
Surya Paloh legowo dan tidak campur sama sekali.
"Sulit ya,
karena politisi itu kan profesi sampai tua. Satu-satunya ya beda
pendapat agar wibawa terjaga. Jokowi harus bisa berani beda pendapat,"
katanya. [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar