"Belum, karena data hitung-hitungannya belum masuk ke kita. Kalau masuk nanti pasti kita bicarakan," kata Jokowi usai keluar dari ruangan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2014).
Jokowi menjelaskan urusan properti tersebut menyangkut sejumlah properti milih Pemprov DKI Jakarta yang ingin digunakan secara komersil oleh perusahaan kontraktor monorel. Total yang masih dalam penghitungan seluas 200 meterpersegi.
"Properti ini contohnya terminal kayak Kampung Melayu. Selain dibangun teminal juga mau dibangun atasnya untuk properti yang komersial. Nah hitungannya seperti apa kan harus dihitung,” ujar dia.
Selain melihat dari segi penghitungan, masalah properti ini juga tersangkut urusan dokumen dan aturan yang mendukung. Menurut Jokowi, yang bertugas untuk mengurus perihal aturan ini adalah wakilnya, Ahok.
"Yang menyiapkan Pak Wagub, baru kita lihat nanti. Saya enggak tahu (berapa lama) yang hitung kan bukan saya," katanya. Dia meminta agar penyelesaian masalah PKS tersebut tidak bolak-balik ditanyakan. "(Properti) itu kan tidak hanya satu titik, tapi puluhan titik. Kamu itu ngejar-ngejar (nanya)," kata Jokowi.
Sebelumnya, Ahok menyatakan ketidaktahuannya mengapa perjanjian kerja sama monorel tak kunjung disepakati. Padahal, tenggat waktu yang diharapkan Ahok sampai batas akhir Maret lalu.
Karena itu, dia pun berharap monorel dibatalkan saja. "Tidak tahu, tanya ke Pak Gubernur saja (kenapa selalu dikasih toleransi dan kelonggaran. Kalau saya sih rekomendasinya batalin saja kalau enggak jelas. Putusin," ungkapnya di Balai Kota, kemarin.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar