Senin, 07 April 2014

Ikrar: SBY Manfaatkan Jokowi

Komentar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai sosok bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) dinilai bermakna ganda.
Di satu sisi, SBY dinilai menganggap Jokowi akan menjadi presiden selanjutnya. Namun di sisi lain, SBY juga memanfaatkan momentum itu untuk pembersihan namanya.
"Bisa kelihatannya, dia lagi mengelus-ngelus Jokowi, terkesan SBY yakin Jokowi akan jadi Presiden. Kedua, dia (SBY) sebenarnya juga terlihat melakukan pembersihan diri selama 10 tahun ini," ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti, Senin (7/4/2014).
Ikrar mengatakan, pernyataan SBY yang mengaku tak pernah bisa didikte oleh siapa pun selama menjadi presiden merupakan salah satu upaya SBY membersihkan namanya. SBY, kata Ikrar, menggunakan Jokowi sebagai pembanding.
"SBY berusaha menghilangkan image bahwa dia boneka asing dengan mengambil contoh Jokowi ini," ucap Ikrar.
Menurutnya, SBY tengah memperbaiki citranya yang selama ini sudah diketahui umum lunak terhadap Amerika Serikat dan Singapura.  SBY, sebut Ikrar, hanya berani galak terhadap Australia. Sebagai contoh, kasus penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara Indonesia.
Ikrar berpendapat, cara SBY tersebut cukup membingungkan. Apalagi, SBY melakukan wawancara soal Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden dan memanfaatkan momentum pemilu.  "Saya tidak tahu kenapa dia keluarkan saat menjelang 9 April ini. Padahal, pilpres saja belum mulai," kata Ikrar.
Sebelumnya, memasuki masa tenang, pihak Istana mengunggah video wawancara dengan Presiden SBY ke YouTube.  Dalam wawancara itu, SBY mengomentari soal sosok Jokowi, yakni soal keraguan publik atas kemampuan Jokowi memimpin Indonesia serta soal kekhawatiran Jokowi bisa didikte jika jadi Presiden.
SBY juga mengomentari soal konflik antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan kubu Prabowo Subianto, soal serangan terhadap kinerja pemerintah selama 10 tahun terakhir.
Soal tuduhan pemilu akan curang, hingga soal anggapan dirinya menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Partai Demokrat.

Sumber :
tribunnews.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar