PDI Perjuangan menilai langkah Gerindra ini mengada-ada. Langkah Jokowi maju sebagai presiden telah sesuai dengan aturan UU Pilpres 42 tahun 2008.
"Sekarang ini dengan majunya pak Jokowi jadi presiden. Mereka (Gerindra) juga ingin Wagubnya (Ahok) naik jadi gubernur. Tetapi kan harus dengan mekanisme yang ada dong. Sesuai aturan kan Pak Jokowi juga bisa cuti. Mungkin namanya juga usaha dan politik kan sudah biasa," ujar Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/4/2014).
Pras menegaskan saat ini koordinasi antara Jokowi dan wakilnya, Ahok telah bekerja dengan baik untuk Kota Jakarta. Untuk itu, dia meminta semua elemen mendukung Jokowi dan Ahok dalam membangun Jakarta baru.
"Blusukan dia nggak masalah kan ya, Jokowi kan cuma satu jam di kantor. Kerjaan di kantor dikerjakan pak Ahok. Jadi biarkan sajalah," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mengatakan, jika Joko Widodo kalah dalam pertarungan merebut kursi presiden RI, dia tidak boleh lagi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Pokoknya kalau kalah, jangan balik lagi ke Jakarta. Oleh sebab itu, lebih baik mundur sebagai gubernur dari sekarang. Rakyat Jakarta sudah marah karena belum tuntas lima tahun, eh sudah mau jadi presiden. Jangan sekarang buat marah rakyat lagi dengan kalah lalu jabatan gubernur tak mau lepas," ujar dia.
Sanusi mengungkapkan, jika Jokowi tidak segera mundur dari jabatannya, pihaknya akan melakukan konsolidasi politik untuk menggulirkan hak angket demi melengserkan Jokowi dari jabatan sebagai gubernur.
"Kita kasih waktu sampai pendaftaran calon presiden dibuka KPU. Jika sudah daftar belum mundur juga, kita angket," kata dia.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar