Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin segera menghilangkan kemacetan dari Jakarta. Sehingga keputusan pengadaan bus, sebagai moda transportasi massal, diambil dengan cepat.
Pengamat politik Andrinof Chaniago, mengatakan cara Jokowi mengambil dan memutuskan kebijakan secara cepat kurang tepat. Karena ini memberikan ruang bagi oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
"Sikap tegas dan cepat Jokowi dalam mengambil tindakan dimanfaatkan sebagian oknum untuk mengambil keuntungan pribadi," kata Andrinof saat dihubungi, Senin (24/2/2014).
Ia menambahkan, kecolongan Jokowi terjadi karena ada beberapa aparatur Pemprov DKI yang berorientasi pada pemikiran lama. Dimana kesenangan pribadi lebih diutamakan dibandingkan kemaslahatan bersama.
"Masih ada beberapa pejabat bermental lama. Mereka ini yang memanfaatkan beberapa celah yang belum tertutup," ujarnya.
Andrinof mengatakan, penyelewengan terjadi pada tahap implementasi. Hal ini karena kurangnya pengawasan. Sehingga ada oknum-oknum yang memanfaatkannya.
"Saat itu celah untuk penyelewengan telah jauh berkurang. Mereka melihat peluang (penyelewengan) itu di tahap implementasi, bukan pada tahap perencanaan," ujarnya.
Seperti diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2013, pemprov membeli 310 unit bus Transjakarta jenis bus gandeng (articulated) dan singel, plus 346 unit bus sedang untuk pelayanan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).
Setiap unit bus singel dibeli harga Rp 3,1 miliar dan Rp 3,7 miliar (bus gandeng). Sedangkan bus sedang Rp 800 juta. Dari hasil pembelian tersebut, 18 unit bus sedang dan 90 unit bus gandeng Transjakarta telah dioperasikan.
Sementara lima unit bus Transjakarta 10 unit BKTB ditemukan dalam keadaan rusak dan berkarat. Dishub menyebutkan kerusakan itu berasal dari armada yang dimenangkan PT Saptaguna Daya Prima.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar