Komunikasi yang mandek dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan buruknya manajemen pemerintahan menjadi persoalan klasik gaya kepemimpinan mantan Wali Kota Solo itu.
"Komunikasi politiknya tidak berjalan. Hubungan dengan DPRD itu tidak lancar.
Padahal itu suatu kemutlakan karena dalam Undang-undang Pemda antara gubernur dan DPRD itu satu dan tak boleh terpisah," ujar Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta, AM Fatwa, di Jakarta, Senin (24/2/2014).
Fatwa menjelaskan, mandeknya komunikasi Jokowi dengan DPRD tentu akan menjadi hambatan dalam mengembangkan ide-ide bagi pembangunan maupun perbaikan Kota Jakarta. Sehingga, komunikasi itu ke depannya patut diperbaiki.
"Jokowi hanya mengandalkan pencitraan diri dengan dukungan yang sebenarnya fatamorgana untuk mendukung pemerintahannya. Amburadul dalam melakukan perombakan birokrasi, manajemen pemerintahannya tidak berjalan," terangnya.
Fatwa yang juga pernah menjadi tahanan politik di era mantan Presiden Soeharto ini kemudian membandingkan kualitas Jokowi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
Pola komunikasi Jokowi dengan masyarakat lanjut Fatwa seperti surat menyurat sangat tidak responsif. Lebih lanjut Fatwa menilai, Sutiyoso lebih baik dengan terobosan yang dilakukan di era kepemimpinannya.
"Sutiyoso cukup membawa perubahan. Banyak keberanian dia sejak menjabat. Seperti lokalisasi Kramat Tunggak dia buat menjadi Islamic Center. Sedangkan Jokowi saya tidak melihat itu, dia lebih hanya pada pencitraan," pungkasnya.
Sumber :
okezone.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar