"Kalau baca enggak ngerti, harus tanya dulu. Kalau langsung buat gitu, ya repot," ujar Jokowi di Balai kota, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2013).
Jokowi menegaskan, pihaknya mengedepankan transparansi anggaran. Salah satu indikatornya dengan menempelkan poster penggunaan APBD DKI Jakarta di setiap kelurahan kecamatan. Jika ada pihak yang ingin bertanya kejelasan informasi itu, kata Jokowi, ada instansi yang tepat.
"Jangan buat asumsi sendiri. Kalau ada yang masih ragu, tanya ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, kan ada jalur-jalur yang tepat," ujarnya.
Meski demikian, Jokowi tak akan melakukan langkah hukum kepada lembaga swadaya masyarakat, FITRA. Menurutnya, tudingan-tudingan semacam itu dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mengerti. Jokowi mengaku lebih baik fokus kepada masalah-masalah yang menumpuk di Kota Jakarta itu.
Sebelumnya, FITRA memaparkan anggaran blusukan di tahun 2013 Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, mencapai Rp 26,6 miliar lebih. Jumlah itu ternyata lebih mahal dibanding Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya Fauzi Bowo-Prijanto.
Anggaran blusukan Fauzi Bowo saat itu hanya mencapai Rp 17,6 miliar per tahunnya. Anggaran tersebut berasal dari APBD 2012. Biaya tersebut masuk dalam belanja penunjang operasional. Dengan jumlah tersebut, antara Jokowi dan Foke terdapat selisih anggaran blusukan sebesar Rp 9 miliar.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar