"Bagi sosiolog apa yang dilakukan Jokowi itu sangat disenangi masyarakat, dia juga pemimpin yang langsung menyapa masyarakat," kata Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Musni Umar, Senin (22/7/2013).
Menurutnya, anggaran blusukan Jokowi diangap realistis. Hal ini juga sudah diperlihatkan oleh Jokowi sendiri yang hampir tiap hari blusukan ke kampung-kampung. Musnis menambahkan, tiap Gubernur mempunyai anggara operasional.
"Sekarang apa kabar operasional Gubernur daerah lain? Yang tidak blusukan seperti Jokowi, malahan ada yang tidak pernah terjun ke masyarakat," tuturnya.
Musni menjabarkan, APBD blusukan Jokowi juga tidak melanggar hukum. Alasannya, APBD Itu adalah anggaran resmi dari pemerintah.
"Kecuali kalau anggaran itu dikorupsi, itu baru salah," ucapnya.
Blusukan Jokowi selama ini memang tak banyak menggunakan protokoler. Bahkan, tak jarang aksi blusukan Jokowi tanpa pengawalan voorijder dan tak pernah dipromosikan ke media massa seperti pejabat lain.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis jumlah anggaran blusukan Jokowi mencapai Rp 26,6 miliar. Dana ini disebut berasal dari anggaran penunjang operasional APBD 2013. Jika dijabarkan, maka dalam sehari Jokowi dianggarkan mengeluarkan dana Rp 34 juta untuk kegiatan blusukannya.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar