Jumlah biaya operasional gubernur dan wakil gubernur adalah Rp 26,6 miliar. Duit sebanyak itu diambil dari 0,1 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Untuk Jokowi 60 persen, Ahok 40 persen.
"Sebetulnya di PP kita bisa pakai 0,15 persen, tapi kita pikir itu kegedean. Rp 26,6 miliar itu sudah kegedean," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2013).
Untuk apa saja dana itu digunakan selama ini? Ahok mengaku sudah melaporkan semua di situs pribadinya. Tak lupa, proses audit juga sudah berjalan. Yang jelas, dia menyebut anggaran itu 80 persen dipakai untuk kebutuhan sosial.
"Banyak anak sekolah terutama swasta yang bertahun-tahun ijazahnya ditahan. Itu kita kumpulin, kita bayar ke sekolahnya. Kita nggak bisa keluar pake KJP, akhirnya pakai itu (biaya operasional)," jelasnya.
Tak hanya itu, Ahok dan Jokowi juga memberi tambahan gaji bagi pegawai honorer, seperti petugas cleaning service dan lainnya. Tak lupa, kebutuhan operasional seperti makan staf dan acara-acara seremonial yang dihadiri keduanya juga dimasukkan.
"Lebih banyak buat yang sekolah, lebih dari 80 persen. Lainnya pakai makan," terang Ahok.
Biaya operasional itu, ditegaskan Ahok, tak berkaitan dengan gaji pribadi. Dia juga tak bisa menggunakannya untuk kepentingan keluarga atau kerabat.
"Itu nggak boleh, etikanya seperti itu," tegas Ahok.
Karena itu, Ahok memastikan program blusukan Jokowi tak bisa dihentikan. Sebab, langkah itu sudah jadi bagian hidup.
"Kalau gaya hidup? Haha saya aja enggak sanggup," imbuhnya.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar