Jokowi mengatakan, dana itu digunakan untuk koordinasi masalah yang mendesak, misalnya keamanan, kebakaran, logistik, dan sebagainya. Itu pun, kata Jokowi, tak digunakan seluruhnya.
"Blusukan kan modal cuma jalan kaki kok. Itu kan masalah anggaran, bukan soal penggunaan. Kalau realisasinya, separuh juga belum tentu," ujarnya ditemui di Balaikota Jakarta, Senin (22/7/2013).
Jokowi juga membenarkan anggaran taktis itu naik ketimbang tahun pemerintahan sebelumnya. Namun, Jokowi menampik seringnya blusukan menjadi penyebab naiknya anggaran tersebut. Ada penyesuaian anggaran dari tahun ke tahun yang menyebabkan anggaran tersebut menjadi naik.
"Anggaran itu persentase dari pendapatan. Karena pendapatan masyarakat DKI meloncat 25 persen, jadi anggaran itu naik juga," lanjut Jokowi.
Jokowi menegaskan, isu negatif yang menerpa dirinya tersebut tak membuatnya berhenti blusukan. Jokowi mengaku lebih baik fokus kepada masalah-masalah yang menumpuk di Kota Jakarta ini.
Sebelumnya, diberitakan, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memaparkan anggaran blusukan di tahun 2013 Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, mencapai Rp 26,6 miliar lebih. Jumlah itu ternyata lebih banyak dibanding Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo-Prijanto.
Anggaran blusukan Fauzi Bowo saat itu hanya mencapai Rp 17,6 miliar per tahunnya. Anggaran tersebut berasal dari APBD 2012. Biaya tersebut masuk dalam belanja penunjang operasional. Dengan jumlah tersebut, antara Jokowi dan Foke terdapat selisih anggaran blusukan sebesar Rp 9 miliar.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar