Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menggunakan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun dan setiap keluarga akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan. Kartu ini akan diisi setiap 2 bulan.
Sebelumnya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga bernah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Sosial (P4S). Dengan memiliki KPS, rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan sosial, seperti : Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga tahun 2014.
Kini, para pemilik Kartu Perlindungan Sosial diminta untuk menukarkan kartunya dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta sim card (kartu HP) yang berisi uang elektronik. Jika KPS hilang atau rusak, bawa identitas lain dan surat keterangan dari kepala desa/lurah saat penukaran.
"KKS adalah pengganti KPS, berfungsi sebagai penanda keluarga kurang mampu," bunyi penjelasan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menjadi pengawas 'kartu sakti' ini, seperti dikutip dari website www.tnp2k.go.id, Senin (3/11/2014).
Setiap kepala keluarga akan mendapat KKS dan 1 SIM card untuk diaktifkan pada HP yang mereka miliki. Nomor telepon di SIM tersebut juga berfungsi ganda sebagai nomor rekening untuk penyaluran Simpanan Keluarga Sejahtera (KKS).
Setiap keluarga mendapat dana Rp 200 ribu per bulan yang disalurkan melalui nomor rekening tersebut. Nantinya, warga bisa melihat penyaluran dana tersebut melalui aplikasi *141*6# dari ponsel mereka.
Berikut adalah cara menukarkan KPS dengan KKS, KIP, KIS dan sim card:
- Datang ke kantor pos dengan membawa KPS. Apabila KPS hilang, sertakan identitas lain dan surat keterangan kepala desa/lurah.
- Serahkan KPS dan identitas lain kepada petugas pos dan tunggu proses pengecekan. Jika KPS hilang, akan dilakukan proses pemeriksaan tambahan oleh Dinsos atau aparat yang ditunjuk.
- Petugas akan memberikan KKS, SIM card (kartu HP) yang berisi uang elektronik, KIP, dan KIS serta tanda bukti serah terima.
Total penerima bantuan program Kartu Keluarga Sejahtera dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat 86,4 juta orang yang merupakan masyarakat miskin di seluruh Indonesia.
"Untuk hari ini tahap pertama di lokasi ini saja (Kantor Pos Pasar Baru) ada 150 penerima bantuan. Dan ini akan dilakukan secara bertahap. Targetnya ada lebih dari 80 juta penerima atau sekira 86,4 juta penerima bantuan di seluruh Indonesia," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Ronald mengungkapkan, untuk tahap pertama ini di Jakarta dilakukan secara serentak peluncuran di lima lokasi. Dan nantinya akan menyusul di beberapa daerah lainnya di Indonesia.
"Tugas BI di sini cuma bantu dari segi regulasi. Program ini program pemerintah seluruhnya. Ini karena kami yang mengatur dari sistem pembayaran, dan instrumen alat utama yang digunakan dalam program ini adalah uang elektronik. Jadi pengaturan uang elektronik semua oleh BI, tapi bisnis modelnya oleh pemerintah. BI hanya membantu support dukung dari perizinan saja," paparnya.
Sementara itu, untuk menyalurkan dana bantuan, Ronald mengungkapkan pemerintah menggandeng PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).
"Sementara ini hanya Bank Mandiri. Pada waktu uji coba memang ada dua bank. Dari hasil uji coba dievaluasi oleh pemerintah dan BI kemudian kita sempurnakan. Sementara untuk bank-bank lainnya masih menyusul. Tergantung rencana banknya. Tapi BI akan tetap koordinasi dengan OJK," tutup dia. [okezone]
Membenahi waduk pluit n riario: kreatif. Membenahi Tanah Abang : kreatif.
BalasHapusNego pembebasan tol JORR W2 : sangat kreatif.
KKS/BLT krn bbm naik : SUNGGUH TIDAK KREATIF, nyontek program sebelumnya.