Di saat sejumlah pihak mengkritisi lambannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menentukan pengisi kabinetnya, tidak demikian halnya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas justru menilai dengan disodorkannya lagi nama-nama calon menteri ke KPK saat ini, itu menandakan komitmen presiden menciptakan pemerintahan yang bersih.
"Husnuzon (berbaik sangka) saya seperti itu. Presiden sekarang, para menteri dan pembantu lainnya berada dalam titik kulminasi harapan besar rakyat yang terlalu lama menahan kesabarannya sebagai victim (korban) akibat budaya, sistem dan proses politik yang menggasak hak-hak ekosob rakyat dan pengingkaran terhadap prinsip 'kedaulatan rakyat' sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 (ayat 2) UUD," kata Busyro dimintai komentarnya oleh wartawan, Jumat (24/10/2014).
Menurut Busyro, itu perlu dilakukan Jokowi. Terlebih ada sejumlah calon menteri yang mendapat tinta merah dan kuning pada sesi permohonan telaah rekam jejak kepada KPK, beberapa waktu lalu. Busyro juga menyarankan Presiden Jokowi tak tergesa-gesa dalam menentukan pembantunya di kabinet. Walaupun kata Busyro, presiden memiliki hak prerogatif.
"Konsekuensi kepemimpinan yang perlu diambil sebagai pilihan akhlak politik ialah dengan ekstra hati-hati dalam memilah dan memilih kabinetnya. Selain kompetensi, intelektualitas, juga penting dikedepankan rekam jejaknya apakah bersih, independen dan egalitarianitasnya yang teruji," ujarnya. [tribun]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar