Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi tiba sekitar pukul 16.35 WIB dan disambut oleh Presiden Jokowi di depan pintu Istana Merdeka
didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Sebelumnya, pada siang harinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Menteri Luar Negeri Jerman Frank Walter Steinmeier di tempat yang sama.
Sementara itu agenda Presiden Jokowi sejak pagi dimulai dengan melantik Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Kabinet Paripurna terkait peningkatan pendapatan negara.
Presiden Jokowi juga meluncurkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar di Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Jalan Lapangan Banteng.
Tiongkok siap menjajaki kemungkinan kerja sama lebih konkret. Misalnya investasi membangun pelabuhan di jalur tol laut yang dirancang pemerintahan Jokowi.
"Kami sangat mendukung ide-ide yang diajukan Presiden Jokowi untuk membangun maritim mengembalikan indonesia sebagai negara laut yang kuat," kata Yi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.
Lebih dari itu, Beijing ingin menyelaraskan konsep poros maritim dengan tawaran mereka mengenai Jalur Sutera Laut Abad 21.
"Ide kedua negara sudah cocok. Kami ingin berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dan kami anggap Indonesia sangat penting dalam rencana Jalan Sutera Maritim abad 21," kata Wang Yi.
Sekadar informasi, jalan sutera yang dimaksud adalah rute kapal dari China, melewati Vietnam, serta Thailand. Indonesia menawarkan rute tambahan lewat Selat Malaka, melewati Riau, Dumai, atau Belawan.
Opsi lainnya, kapal dari Negeri Tirai Bambu dari Filipina masuk kedua, melalui Selat Sulawesi lewat Bitung, Makassar, hingga Surabaya.
Karena agenda kemaritiman Indonesia terkait dengan stabilitas Laut China Selatan, Yi sekaligus mengundang pemerintah RI terlibat dalam menjaga situasi yang kondusif.
"Kami ingin menyelaraskan secara menyeluruh regulasi laut internasional. Indonesia adalah negara yang punya pengaruh besar di kawasan," tandasnya.
Menlu Retno menyambut baik tawaran kerja sama maritim dari China. Dia menilai, setiap negara besar kini bisa fokus menjajaki kemungkinan itu, karena posisi pemerintah memang ada di pengembangan laut.
"Pemerintah sekarang sudah jelas menentukan prioritas. (Maritim) yang Indonesia mau dalam 5 tahun ke depan, jika ada kerja sama yang bisa dilakukan, yang jadi fokus kita kepentingan nasional," urai Retno.
Menlu sekaligus menampik ada pembicaraan khusus mengenai konflik Laut China Selatan. Indonesia oleh beberapa negara diminta menjadi penengah. Dalam sengketa batas wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, pihak yang bertikai adalah China, Jepang, Filipina, serta Taiwan.
Kendati belum secara resmi menentukan sikap, Indonesia meminta Beijing lebih arif dalam menjalankan politik kelautannya. Apalagi China mengaku ingin menggenjot kerja sama ekonomi dengan Indonesia.
"Saya sampaikan kerja sama bidang ekonomi akan terlaksana dengan baik, apabila ada perdamaian dan stabilitas di kawasan," kata Retno. [antara]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar