Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan, pemerintah memutuskan tidak melanjutkan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS).
Keputusan ini diambil karena megaproyek tersebut tidak seirama dengan konsep pembangunan maritim yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"(Jembatan Selat Sunda) itu kan masih ide dan wacana. Ditambah sekarang tidak sejalan dengan konsep doktrin kemaritiman," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Pemerintah menyadari bahwa proyek ini melibatkan dana yang sangat besar. Selain itu, proses perizinan juga dibutuhkan lintas kepala daerah.
Dia punya alasan lain. Menurut Sofyan, kelanjutan megaproyek ini sudah tidak jelas sejak pemerintahan sebelumnya. "Pemerintah sebelumnya kan juga belum memutuskan go ahead," tuturnya.
Tidak berminatnya Jokowi melanjutkan rencana megaproyek ini sudah terlihat sejak belum resmi menjadi presiden. Salah satu pertimbangannya, dana yang sangat besar untuk menggarap proyek ini.
Proyek JSS menelan dana hingga Rp 200 triliun. Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak cukup menguntungkan bila hanya berupa jalan bebas hambatan menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa. Dari hitung-hitungan awal, megaproyek ini baru bisa balik modal dalam kurun 30 tahun.
"Kalau kita punya duit lagi, sudah kaya raya ya beda. Mau tiap pulau disambungin dengan jembatan ya bisa saja," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/8).
Jokowi lebih memilih mengoptimalkan jalur laut untuk digunakan sebagai transportasi distribusi logistik. Setelah dihitung-hitung oleh Jokowi, menggunakan transportasi air lebih menguntungkan dibandingkan membangun jembatan.
Menurut Jokowi, negara manapun yang memiliki laut di wilayahnya lebih didominasi laut, akan memaksimalkan jalur air sebagai jalur distribusi logistik. Dia menambahkan, pembangunan dan pengembangan pelayaran ini akan diikuti pembangunan dermaga. Jokowi berharap pengiriman logistik antar pulau akan berjalan lancar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar