Wacana Presiden terpilih Jokowi ingin calon menterinya lepas jabatan di
parpol menjadi polemik di internal partai pengusung Jokowi-JK. PKB yang
paling kencang dan merasa dirugikan dalam wacana tersebut.
Pengamat
politik LIPI Siti Zuhro menilai, mau tidak mau PKB harus mengikuti apa
yang diinginkan Jokowi. Sebab dari awal, Jokowi telah menyatakan koalisi
ini tanpa syarat.
"Partai-partai yang bergabung dalam koalisi
PDIP mestinya sudah memahami dan bisa konsisten untuk tidak
transaksional karena sifatnya tak bersyarat," kata Siti di Gedung DPR,
Jakarta, Selasa (19/8/2014).
Menurut Siti, PKB harusnya tak boleh
kecewa dengan keinginan Jokowi yang ia nilai baik. PKB diminta komitmen
dengan koalisi tanpa syarat.
"Sekarang kok kecewa, mestinya
enggak boleh kecewa koalisi tanpa syarat dan tidak boleh transaksional,
kalau dia profesional ya enggak apa-apa, tapi kalau tidak profesional ya
kesalahannya sendiri," tegas dia.
Dia menambahkan, wacana ini
memang dilematis bagi Cak Imin. Apalagi jika Cak Imin masih ingin
menjadi ketua umum PKB di Muktamar akhir Oktober nanti. "Kalau ketum-nya
masih jadi ketum, ya ini dilema, dia akan sangat very diaspointed.
Bukan kecewa lagi, tapi kuciwa," katanya.
Apabila nanti jika
Jokowi akhirnya permisif dan memperbolehkan menteri rangkap jabatan di
parpol, Siti menambahkan, koalisi Jokowi-JK bukan tanpa syarat. "Berarti
bukan koalisi tanpa syarat," ujarnya. [merdeka]
Sok2an kasih judul pake Bhs Inggris, padahal ngaco! Dissapointed bukan diaspointed!
BalasHapus