"Tentu saja syaratnya harus bisa memperkuat eksekutif dan legislatif yang telah kita buat. Kita juga membuka pintu supaya mereka bersama-sama dengan kita, termasuk Partai Demokrat", ujarnya.
Puan kemudian berharap, MK menjadi institusi terakhir yang menangani masalah pilpres. Dan bisa bekerja dengan baik. Harapan lainnya, semua pihak bisa mengamankan proses keputusan sengketa pilpres pada (21/8/2014) nanti.
Di lain pihak, wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, partainya tidak menutup kemungkinan akan bergabung dalam koalisi dan mendukung pemerintahan Jokowi-JK- Jusuf Kalla (JK). Namun, semuanya harus berdasarkan keputusan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Soal komunikasi politik, bisa saja, terbuka dengan kekuatan politik manapun. Tak ada masalah. Tapi kalau sudah urusan blok atau poros politik, tentu beda. Ini biasanya bergantung titah Majelis Tinggi Partai yang diketuai Pak SBY," kata Ramadhan melalui pesan singkat, Selasa (19/8/2014) malam.
Dia menegaskan, sejauh ini posisi Demokrat adalah sebagai penyeimbang. Partai berlambang mercy itu tidak berada di kanan atau di kiri, tetapi di tengah. "Pada saat membela rakyat dan beri maslahat kepentingan nasional, kami dukung siapa pun, termasuk kebijakan presiden yang mana pun," ujarnya.
Menurut dia, sejauh ini belum ada titah apa pun dari SBY untuk memihak kepada salah satu pasangan calon. "Sejauh ini arahan kepada kami jelas, yakni netral, independen, dan moderat, di tengah. Tapi jika ada perubahan, tentu akan ada pembahasan lagi di Majelis Tinggi. Hasilnya atau prosesnya disampaikan ke DPP. Nah, sejauh ini, pembahasan perubahan itu enggak ada," ucap Ramadhan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar